Ambon, Inmas – Setelah resmi menjabat Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si menyatakan akan terus berusaha melaksanakan tugasnya sebagai secara baik.
Berbagai langkah strategis terus diusahakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan terus memerangi kasus stunting.
Salah satu cara yang dtempuh adalah mengajak kerjasama semua stakeholders di Kabupaten Maluku Tengah. Langkah itu ditempuh untuk memastikan kasus stunting di Kabupaten Maluku Tengah bisa teratasi secara menyeluruh.
Penjabat Bupati Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si mengatakan, kerjasama dengan semua stakeholders terkait merupakan langkah strategis dalam memerangi stunting sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat dan Gubernur Maluku.
Untuk menuntaskan stunting, kata Sahubawa, perlu adanya inovasi dari tingkat bawah agar pemerintah bisa mengintervensi secara lebih efektif melalui seluruh OPD Kabupaten Maluku Tengah serta pihak Kecamatan lebih bergerak cepat lagi untuk memastikan stunting bisa diturunkan.
“Saya yakin bahwa dengan gerakan bersama seluruh stakeholders, ibu gubernur dan PKK dari tingkat Kabupaten, relawan yang ada atau tenaga-tenaga di desa, dan dibantu orang tua asuh, saya yakin dan percaya bahwa Kabupaten Maluku Tengah tahun ini stunting akan menurun dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Sahubawa kepada wartawan di Ambon, Minggu (17/9/2023).
Khusus untuk perangi stunting, lanjut Sahubawa, ia juga akan hadir dengan program Ina Latu/Ina Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad dengan progra. Gema Duta Parenting Potong Pele Stunting.
“Dalam rangka penurunan stunting, kami akan hadir dengan inovasi GEMA DUTA PARENTING POTONG PELE STUNTING, untuk memastikan setiap bayi dan ibu hamil mendapatkan pelayanan terbaik dan tersedianya orang tua asuh bagi anak penderita stunting,” urai Sahubawa.
Ia juga berkomitmen mendukung program pemerintah Provinsi Maluku di kabupaten bertajuk Pamahanu Nusa itu. Yakni menekan terjadinya peningkatan angka stunting, kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi serta pemanfaatan produk khas daerah.
Disamping itu, ia akan memperkuat lagi sistem tata kelola birokrasi serta stabilitas politik dan keamanan di daerah. (RS)
