Rugikan Maluku, Gubernur Maluku Nyatakan ‘Perang’ Terhadap Menteri Susi – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur). Drs. Murad Ismail, menyatakan ‘perang’ terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Hal ini dikarenakan, kata Gubernur Murad, kebijakan moratorium yang dilakukan Menteri Susi dinilai telah merugikan Maluku yang memiliki kekayaan laut yang terus digerus, tapi Maluku tidak mendapatkan apa-apa.
Kata Gubernur, sejak diberlakukannya moratorium, Menteri Susi juga telah mengirim 1.600 kapal ke laut Aru namun didalamnya tidak ada satupun ABK- nya orang Maluku. Ditambah lagi, sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari laut Aru setiap bulannya, kemudian diekspor di luar Maluku.
Setiap bulan Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium, dimana uji mutunya ada di daerah.
” Ini supaya kalian tau semua. Kita ‘perang’ terhadap Ibu Susi,” ucapnya saat berikan sambutan dihadapan para pejabat Lingkup Pemprov Maluku, maupun sejumlah Kepala Bupati/Walikota pada acara pengambilan sumpah sekaligus pelantik Penjabat Sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9).
Bahkan, Gubernur meminta semua pihak untuk menyuarakan bahwa insiden pembajakan yang terjadi di laut Aru itu tidak melibatkan orang Maluku.
Tidak hanya itu saja, Gubernur juga menyentil soal hak wilayah laut dimana kata dia 12 Mil lepas pantai merupakan kewenangan pusat. ” Katanya 12 Mil lepas pantai itu punya pusat, suru mereka bikin kantor di 12 Mil lepas pantai, ini daratan punya saya,” tuturnya dengan keras.
Olehnya itu kata mantan Dankor Brimob Polri itu, dirinya akan membuat Undang-Undang Sasi Laut. ” Supaya kita punya PAD. Padahal kita punya laut itu luar biasa,” tandasnya.
Selain itu, Gubernur Murad juga pada kesempatan mengungkapkan, ada salah seorang seniornya yang sempat menghubunginya via whatapps meminta agar dicabut moratorium HPH. (Source : MalukuNews)
