SALAWAKU, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku terus mengalami kenaikan.
Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi semua komponen yang ada di provinsi Maluku.
Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku Hadi Basalamah, menjelaskan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan ke III Tahun 2023, sebesar 5,69 persen (yoy).
Angka ini naik dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,18 persen (yoy).
“Pertumbuhan ekonomi Maluku lebih tinggi dan angka tersebut juga lebih tinggi diatas pertumbuhan ekonomi nasional III tahun 2023 sebesar 4,94 persen. Selain itu peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Maluku untuk triwulan III tahun 2023, juga diatas pertumbuhan ekonomi secara nasional untuk triwulan dan tahun yang sama, hanya sebesar 4,94 persen (yoy),” sebutnya dalam kegiatan coffee morning, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku tahun 2023, di pisahkan di the View Cafe Karang Panjang Ambon, Senin (11/12/2023).
Hadi, menyampaikan yang menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III tahun 2023 sebesar 5,69 persen adalah dari sektor pengolahan sebesar 30,42 persen, diikuti sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 13,84 persen, sektor konstruksi sebesar 7,79 persen dan sektor pendidikan 7,72 persen.
Sementara kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masih di dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebesar 23,85 persen, sektor administrasi pemerintahan 21,35 persen, dan sektor perdagangan 13,71 persen. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, maka pertumbuhan ekonomi Maluku menempati ranking 5 tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia.
Hal yang sama disampaikan pula oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa.
Menurut Kepala Bappeda, kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari peran serta Gubernur Maluku sebagai kepala daerah dan merupakan wakil pemerintah pusat.
“Ada instrumen utama yang digunakan untuk mempengaruhi pergerakan perekonomian didearah. Apa instrumen itu, belanja-belanja pemerintah. Sebagai kepala daerah yang langsung sebagai Gubernur Provinsi Maluku yang kontrol itu adalah APBD provinsi Maluku dengan jumlahnya sekitar 3 triliun pada tahun 2023 dan sebagai Wakil pemerintah pusat bertanggung jawab juga mengevaluasi mengontrol mengarahkan APBD Kabupaten Kota yang besarnya Rp 10,9 triliun. Kemudian juga mengarahkan mengkoordinasikan jumlah dan adanya dari dunia-dunia pemerintah pusat yang ada di daerah yang kira-kira jumlahnya harus sekitar Rp 21 triliun,” jelas Lailossa.
Lailossa juga menyampaikan bagaimana agar semuanya itu stabil, meminta semua produk di Maluku ini dengan baik maka harus menjaga agar inflasi stabil
“Kita harus menjaga inflasi supaya stabil.Kita arahkan ke investasi. Kita jaga keamanan. Ini semua supaya investasi lancar, sehingga kita lihat semua berkembang. Kita juga dorong juga lewat eskpor,” ungkap Lailossa. (NN)
