BATAM,SALAWAKU – Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta (FCT) melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau proses pembangunan PLTMG Tanjung Uncang di Batam pada Jumat (17/11). Dalam kunjungan tersebut ditemukan permasalahan yang krusial yaitu sebagian lahan masih berstatus sebagai hutan lindung.
” Sebagian kecil area PLTMG ini masih berstatus hutan lindung, kita akan fasilitasi untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), BP Batam, dan PT PLN Batam”, ungkap Febry.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Febry mengungkapkan kasus sejenis juga banyak terjadi di pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) misalnya infrastruktur jalan tol.
” Kasus sejenis sering kami temui di pembangunan PSN Jalan tol yang melintasi kawasan hutan. Kami koordinasikan dengan KLHK untuk mencari titik temu dengan prinsip selain sukses kontruksi, juga harus sukses secara hukum dan administrasi “, kata dia.
” Apalagi Kota Batam ini kan punya nilai strategis sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebutuhan ketenagalistrikan untuk bisnis dan industri diproyeksikan meningkat pesat” ungkap Febry.
Maka dari itu, lanjut Febry, kehadiran PLTMG ini sangat penting untuk menjadi salah satu sumber pembangkit listrik di Batam dengan kapasitas 150 MW yang akan siap beroperasi di bulan Januari tahun 2024.
Sebagai informasi, perencanaan sistem kelistrikan di Kota Batam tahun 2024 dan 2025 sudah sangat handal. Rencana untuk tahun 2024, terdapat penambahan 5 (lima) pembangkit baru sebesar 250 MW yang salah satunya adalah PLTMG Tanjung Uncang dengan kapasitas 150 MW. Status perkembangan adalah pada tahap persiapan yaitu pengurusan alih ijin fungsi lahan dan penambahan bay trafo 60 MVA untuk evakuasi. Pengurusan alih ijin fungsi lahan inilah yang akan dilakukan percepatan penyelesaian.
