SALAWAKU, jajaran Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) ke-73, Senin (6/5/2023).
Di Kejaksaan Tinggi Maluku, HUT Persaja diisi dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan Upacara Peringatan HUT Persaja ke-73 di halaman kantor Kejati Maluku pada pukul 07.30 WIT.
Upacara dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, SH, MH dan dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku I Gde Ngurah Sriada, SH,MH, para Asisten dan Kabag TU, para Koordinator dan para pegawai baik Jaksa maupun Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Maluku.
Usai upacara dilanjutkan dengan gelar Bakti Sosial berupa pembagian Sembako dari Persaja Daerah Kejaksaan Tinggi Maluku kepada masyarakat di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada pukul 09.00 WIT. Pembagian sembako dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan para Asisten.
Setelah selesai Baksos dilanjutkan dengan syukuran HUT Persaja pada pukul 10.00 WIT yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.
HUT Persaja ke-73 tahun 2024 ini mengambil tema “PERSAJA Siap Melaksanakan Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”.
Plt. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P. Latuconsina, menjelaskan,
perkembangan organisasi profesi Jaksa tidak terlepas dari perkembangan kedudukan institusi Kejaksaan itu sendiri. Pada masa kemerdekaan, Kejaksaan dibentuk berada dalam lingkup Departemen Kehakiman, selang 15 tahun kemudian, tepatnya 22 Juli 1960 Kejaksaan menjadi departemen yang terpisah atau mandiri. Begitu juga dengan perkembangan wadah organisasi profesi Jaksa pada saat itu yang bernama Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA).
Setidaknya PERSADJA telah mengadakan kongres sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Kongres PERSADJA I dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1951, Kongres PERSADJA II dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10-12 Mei 1953 dan Kongres PERSADJA III dilaksanakan di Semarang pada tanggal 7-9 Agustus 1955.
Dikatakan, Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) menjadi cikal bakal lahirnya Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) tahun 1993, yang mana saat itu sejumlah tokoh Jaksa Senior yang diprakarsai oleh Bapak SUHADIBROTO mengambil inisiatif untuk membentuk organisasi profesi Jaksa yang menjadi wadah berhimpun bagi para Jaksa.
Dalam Musyawarah Nasional para Jaksa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993, peserta Rapat menyepakati membentuk organisasi Persatuan Jaksa Republik Indonesia disingkat PERSAJA.
Menurutnya, seiring perjalanan waktu mengemuka usulan sejumlah anggota PERSAJA untuk mengadakan pembaruan organisasi sebagai respon atas tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penegakan hukum, maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PERSAJA di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 yang melahirkan dua poin penting, yakni pertama mengubah nama Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan kedua mengubah AD/ART Organisasi Profesi Jaksa.
Perubahan nama PERSAJA menjadi PJI tidaklah mengubah secara fundamental asas dan tujuan organisasi. Melalui Musyawarah Nasional PJI di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2014, ditetapkan tanggal 15 Juni 1993 sebagai hari lahirnya PJI, sebagaimana lahirnya PERSAJA yang merupakan organisasi profesi Jaksa yang pertama.
Selanjutnya dalam rangka mengembalikan khittah dan kejayaan PERSAJA pada era tahun 1950-an, yang saat itu bernama PERSADJA (Persatuan Djaksa- Djaksa Seluruh Indonesia), melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022 di Jakarta, kembali dilakukan perubahan nama organisasi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA). Selain itu, dalam MUNASLUB tersebut juga ditetapkan tanggal 6 Mei 1951 sebagai hari lahir PERSAJA dan perubahan lambang PERSAJA.
Ia juga menambahkan, dengan melihat sejarah, terdapat beberapa kiprah dan perjuangan yang ditorehkan PERSADJA, antara lain: 1. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kali momen Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) memberikan dukungan secara terbuka untuk tetap mempertahankan kepemimpinan R. Soeprapto sebagai Jaksa Agung yaitu tahun 1954, 1957, dan 1958. 2. Pada bulan Juli 1951, PERSADJA menghendaki adanya penyesuaian dan penghargaan terkait gaji dan golongan para Jaksa. Akhirnya pada bulan Oktober 1955 perjuangan PERSADJA tersebut dikabulkan oleh pemerintah dengan menempatkan kedudukan Jaksa sama dengan kedudukan Hakim. 3. Pada tahun 1956, PERSADJA menolak suatu rencana yang akan menempatkan kedudukan Jaksa Agung di bawah kewenangan Menteri Kehakiman. PERSADJA menghendaki agar kedudukan Jaksa Agung ditetapkan oleh konstituante mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan salah satu pokok negara.
4. Pendirian dan perjuangan PERSADJA dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan, menjadi inisiatif atau ide pembentukan wadah ikatan hakim pada tahun 1951 di Surabaya dan Semarang yang menjadi cikal bakal lahirnya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) saat ini.
Dari catatan sejarah tersebut, dapat dilihat bagaimana PERSAJA hadir dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus juga untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian Jaksa dalam pelaksanaan tugas luhur nan mulia sebagai pengawal kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpegang teguh pada sumpah jabatan dan Tri Krama Adhyaksa. (NN)
