Imigrasi Pacu Transformasi Digital 2026, Layanan dan Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Tangerang, Salawaku— Direktorat Jenderal Imigrasi mencanangkan langkah strategis dalam mengoptimalkan layanan dan infrastruktur guna mempercepat terwujudnya ekosistem digital keimigrasian. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum ini menjadi ajang konsolidasi kebijakan dan penyelarasan strategi transformasi Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung prioritas nasional.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menekankan bahwa capaian Imigrasi selama ini merupakan hasil kerja keras dan inovasi berkelanjutan. Menurutnya, transformasi digital yang tengah berjalan harus terus diperkuat agar Imigrasi mampu menjadi institusi percontohan bagi lembaga lain.
“Kita sudah memulai dengan sistem All Indonesia yang mempermudah dan mempercepat perlintasan. Ini bukan proses singkat, hampir dua tahun kita membangun integrasi dengan kementerian dan lembaga lain hingga akhirnya bisa terwujud. Jangan pernah lelah untuk memperbesar dan memperkuat peran Imigrasi,” tegas Silmy.
Transformasi Digital dan Modernisasi Infrastruktur
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada tahun 2026 adalah menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya melalui penguatan layanan berbasis digital dan modernisasi infrastruktur di pintu-pintu masuk negara.
Ia mengungkapkan, Imigrasi akan memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).
“Selain pemerataan fasilitas, kami juga mendorong sustainable business process dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan melalui panel surya, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah 3T,” ujar Yuldi.
Penegakan Hukum dan Dukungan Investasi
Tak hanya berfokus pada pelayanan, aspek penegakan hukum juga menjadi pilar utama kebijakan Imigrasi. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) diperkuat melalui program Desa Binaan sebagai sarana edukasi masyarakat.
Selain itu, Rakor 2026 turut membahas peran strategis Imigrasi dalam mendukung iklim investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta penyelenggaraan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi.
Penguatan Tata Kelola Organisasi
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi untuk menjawab meningkatnya beban kerja keimigrasian. Ia mengungkapkan rencana pembentukan struktur baru yang berfokus pada sistem dan strategi kebijakan keimigrasian.
“Kami akan mengusulkan penambahan satu direktorat yang khusus menangani sistem dan strategi kebijakan, termasuk penyusunan rencana program keimigrasian ke depan,” jelas Asep.
Rakor ini juga menghadirkan pandangan dari pakar eksternal guna memastikan ekosistem digital Imigrasi berjalan aman dan selaras dengan kepentingan nasional. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum.
Menutup kegiatan, Silmy Karim kembali menegaskan arah kebijakan Imigrasi ke depan.
“Imigrasi harus berada di garda terdepan dalam penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur, serta pencegahan TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional yang kita raih pada 2025, termasuk dari Skytrax yang menempatkan pelayanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai 10 terbaik dunia, harus menjadi pemicu untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.Imigrasi Pacu Transformasi Digital 2026, Layanan dan Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
TANGERANG — Direktorat Jenderal Imigrasi mencanangkan langkah strategis dalam mengoptimalkan layanan dan infrastruktur guna mempercepat terwujudnya ekosistem digital keimigrasian. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum ini menjadi ajang konsolidasi kebijakan dan penyelarasan strategi transformasi Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung prioritas nasional.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menekankan bahwa capaian Imigrasi selama ini merupakan hasil kerja keras dan inovasi berkelanjutan. Menurutnya, transformasi digital yang tengah berjalan harus terus diperkuat agar Imigrasi mampu menjadi institusi percontohan bagi lembaga lain.
“Kita sudah memulai dengan sistem All Indonesia yang mempermudah dan mempercepat perlintasan. Ini bukan proses singkat, hampir dua tahun kita membangun integrasi dengan kementerian dan lembaga lain hingga akhirnya bisa terwujud. Jangan pernah lelah untuk memperbesar dan memperkuat peran Imigrasi,” tegas Silmy.
Transformasi Digital dan Modernisasi Infrastruktur
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada tahun 2026 adalah menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya melalui penguatan layanan berbasis digital dan modernisasi infrastruktur di pintu-pintu masuk negara.
Ia mengungkapkan, Imigrasi akan memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).
“Selain pemerataan fasilitas, kami juga mendorong sustainable business process dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan melalui panel surya, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah 3T,” ujar Yuldi.
Penegakan Hukum dan Dukungan Investasi
Tak hanya berfokus pada pelayanan, aspek penegakan hukum juga menjadi pilar utama kebijakan Imigrasi. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) diperkuat melalui program Desa Binaan sebagai sarana edukasi masyarakat.
Selain itu, Rakor 2026 turut membahas peran strategis Imigrasi dalam mendukung iklim investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta penyelenggaraan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi.
Penguatan Tata Kelola Organisasi
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi untuk menjawab meningkatnya beban kerja keimigrasian. Ia mengungkapkan rencana pembentukan struktur baru yang berfokus pada sistem dan strategi kebijakan keimigrasian.
“Kami akan mengusulkan penambahan satu direktorat yang khusus menangani sistem dan strategi kebijakan, termasuk penyusunan rencana program keimigrasian ke depan,” jelas Asep.
Rakor ini juga menghadirkan pandangan dari pakar eksternal guna memastikan ekosistem digital Imigrasi berjalan aman dan selaras dengan kepentingan nasional. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum.
Menutup kegiatan, Silmy Karim kembali menegaskan arah kebijakan Imigrasi ke depan.
“Imigrasi harus berada di garda terdepan dalam penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur, serta pencegahan TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional yang kita raih pada 2025, termasuk dari Skytrax yang menempatkan pelayanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai 10 terbaik dunia, harus menjadi pemicu untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
