Gunung Botak Jadi Sorotan Nasional, ESDM Gandeng Unpatti Rumuskan Masa Depan Tambang Emas Maluku
Ambon, Salawaku – Masa depan pengelolaan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) untuk menyusun kajian ilmiah yang akan menjadi dasar penentuan arah kebijakan tata kelola pertambangan di kawasan tersebut.
Langkah strategis ini dibahas dalam audiensi antara jajaran Direktorat Jenderal Gakkum ESDM dengan Rektor dan akademisi Unpatti di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan tersebut menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi untuk mencari solusi terbaik bagi pengelolaan Gunung Botak yang selama ini menghadapi berbagai persoalan kompleks.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan bahwa kajian akademis dari para pakar lintas disiplin sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci agar aktivitas pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan kerja maupun lingkungan hidup.
Jeffri mengungkapkan, kondisi pengelolaan tambang rakyat di Gunung Botak saat ini masih menghadapi tantangan besar. Sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) memiliki keterbatasan modal dan teknologi sehingga rentan bergantung pada pihak lain. Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, keselamatan kerja, hingga pencemaran lingkungan.
pemerintah menilai penguatan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting. Selain memastikan sumber daya mineral memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, langkah tersebut juga bertujuan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.
Dalam forum tersebut, ESDM menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip Good Mining Practice melalui pendekatan berbasis riset dan data ilmiah. Kajian yang disusun akan mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum, teknis operasional, ekonomi, sosial budaya hingga dampak lingkungan hidup.
“Gunung Botak adalah aset strategis yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Karena itu, kebijakan yang akan diambil harus mempertimbangkan risiko paling kecil terhadap lingkungan, stabilitas sosial, dan pendapatan negara,” tegas Jeffri.
Masukan dan rekomendasi dari para akademisi Unpatti nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan masa depan pengelolaan salah satu kawasan tambang emas terbesar di Maluku itu.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa penataan Gunung Botak ke depan tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat Maluku dalam jangka panjang.
