Dua Kali Ganti Plt dalam Sebulan, KNPI Pertanyakan Kepastian Kepemimpinan BPJN Maluku
Ambon, Salawaku– Pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang terjadi dua kali dalam rentang waktu singkat kembali menjadi sorotan. Pergantian dari Plt David Samosir kepada Plt Ulwan Talaohu dalam kurun Juni hingga Juli 2026 dinilai menimbulkan pertanyaan terkait arah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Subhan Pattimahu. Ia menilai, posisi Plt yang terus berganti dalam waktu relatif singkat berpotensi memengaruhi kesinambungan kepemimpinan serta efektivitas pengambilan keputusan strategis di lingkungan BPJN Maluku.
“Dengan kebijakan Plt seperti ini, pengambilan keputusan strategis menjadi kurang optimal. Kepastian arah kepemimpinan organisasi juga belum kuat, sementara program pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kepastian kepemimpinan,” ujar Subhan.
Menurutnya, BPJN Maluku memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Karena itu, kepemimpinan definitif dinilai penting agar proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Subhan mengatakan, sebagai bagian dari masyarakat Maluku, pihaknya berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menteri PUPR. Ia meminta agar pemerintah pusat segera menetapkan Kepala BPJN Maluku secara definitif apabila seluruh tahapan dan persyaratan administrasi telah terpenuhi.
“Kami akan menyurati Menteri PUPR agar segera menetapkan pejabat definitif apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Maluku membutuhkan kepastian dalam setiap kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan hingga saat ini jabatan Kepala BPJN Maluku masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas.
“Dengan pentingnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku, apa pertimbangan Kementerian PUPR sehingga jabatan Kepala BPJN Maluku masih diisi oleh Plt? Apakah proses penetapan pejabat definitif masih berlangsung, dan kapan masyarakat memperoleh kepastian mengenai pengangkatan Kepala BPJN Maluku secara definitif?” katanya.
Tokoh pemuda Maluku yang pernah mewakili Indonesia dalam Pertemuan Pimpinan Pemuda Level Dunia di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 2018 itu menilai, Kementerian PUPR memiliki banyak pejabat yang secara kepangkatan maupun kompetensi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan definitif.
Karena itu, menurut Subhan, transparansi dalam proses penentuan pimpinan BPJN Maluku menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia menegaskan, Maluku membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kepastian dan kapasitas untuk memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan secara berkesinambungan.
“Maluku selalu membutuhkan kepastian dalam kebijakan pemerintah pusat. BPJN Maluku harus segera dipimpin oleh pimpinan definitif yang memenuhi syarat golongan, kepangkatan dan kompetensi,” pungkas Subhan.
