Ditjenpas Maluku Tingkatkan Kualitas Publikasi Berbasis Capaian
Ambon, Salawaku— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku memperkuat strategi komunikasi publik berbasis kinerja dan data melalui pengarahan persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Sosialisasi Kehumasan yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, secara virtual, Senin (14/9).
Kegiatan ini diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, para pejabat administrator, serta seluruh jajaran pemasyarakatan se-Maluku untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan kualitas publikasi institusi.
Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap informasi mengenai program, capaian, inovasi, dan pelayanan pemasyarakatan dapat disampaikan secara cepat, akurat, terukur, dan memiliki relevansi bagi masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis jajaran Ditjenpas Maluku dalam membangun komunikasi publik yang tidak sekadar mendokumentasikan aktivitas, tetapi mampu menunjukkan hasil dan dampak pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Dirjenpas Mashudi menekankan pentingnya kesiapan jajaran dalam menghadapi agenda koordinasi kementerian sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kehumasan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Penguatan tersebut mencakup pemanfaatan media monitoring pemasyarakatan, penulisan straight news, serta mekanisme teknis pengiriman berita “Apa Kabar Pemasyarakatan”.
Kakanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan bahwa transformasi kehumasan harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan bukan sekadar fungsi publikasi. “Kehumasan harus bergerak dari pola kerja yang hanya memberitakan kegiatan menuju komunikasi berbasis kinerja. Setiap informasi yang kita sampaikan harus memiliki substansi, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjelaskan manfaat nyata dari program pemasyarakatan,” tegas Ricky.
Menurut Ricky, penguatan komunikasi publik juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, jajaran UPT Pemasyarakatan se-Maluku didorong untuk mengidentifikasi capaian yang memiliki nilai manfaat dan mengemasnya menjadi informasi publik yang konstruktif.
“Apa yang kita komunikasikan kepada publik harus merepresentasikan pekerjaan yang benar-benar kita lakukan. Publikasi yang baik lahir dari kinerja yang baik, kemudian disampaikan dengan cara yang tepat,” ujarnya.
Ricky juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara Kanwil, pejabat administrator, dan pengelola kehumasan pada seluruh UPT. Pengelolaan informasi harus dilakukan secara terarah dengan memperhatikan akurasi data, kecepatan respons, konsistensi pesan, serta kepatuhan terhadap ketentuan komunikasi publik pemerintah.
Melalui materi media monitoring, jajaran dibekali kemampuan untuk memetakan pemberitaan dan isu yang berkembang terkait pemasyarakatan. Instrumen tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah komunikasi, mengantisipasi isu, sekaligus mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi kepada publik.
Sementara itu, praktik penulisan straight news dan sosialisasi teknis pengiriman berita “Apa Kabar Pemasyarakatan” diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk jurnalistik jajaran. Setiap UPT diharapkan mampu menghasilkan berita yang memenuhi unsur faktual, aktual, informatif, dan berorientasi pada capaian, sehingga publikasi pemasyarakatan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
