Demi Jaga Blok Masela, Panglima TNI Rencana Bangun Sistem Pertahanan di Pulau Selaru – Sehubungan dengan Keputusan Menteri Koordinator POLHUKAM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sinkronisasi Rencana Pengembangan Pulau Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka dalam rangka optimalisasi/efisiensi penyediaan, pengembangan, pengelolaan kepelabuhanan dan kebandaraan sebagai pendukung kegiatan logistik lepas pantai,fungsi sebagai tempat penyimpanan Barang Milik Negara (BMN), Pusat Logistik Berikat (PLB), maka kami berharap agar Pemangku Kepentingan MIGAS dan Pemangku Kebijakan Tata Ruang & Strategis Pertahanan Negara dapat mendukung rencana Pemerintah Provinsi Maluku melalui Perusahaan Daerah Panca Karya bersama mitranya untuk membangun fasilitas Pangkalan Kedaulatan Terintegrasi-NKRI di Pulau Selaru (Pulau Pulau Kecil
Terluar/terdepan);
Pembangunan fasilitas dimaksud oleh PD Panca Karya bersama mitranya diharapkan dapat berperan optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku, membangun sinergitas BUMD dan BUMN dalam mendukung percepatan kegiatan MIGAS Lepas Pantai, pengamanan sumberdaya alam serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Selain itu dapat juga bersinergi dengan Strategi Pertahanan dan Tata Ruang Pertahanan NKRI di Pulau Terluar, Terdepan (P. Selaru) yang berbatasan dengan Timur Leste dan Australia di Bagian Selatan Provinsi Maluku;
Untuk itu Gubernur Maluku berharap kepada Bapak Panglima TNI dapat menjembatani keinginan Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun Pangkalan Kedaulatan Terintegrasi-NKRI di Pulau Selaru (Pulau Pulau Kecil Terluar/terdepan).
TNI Akan Bangun Sistem Pertahanan di Pulau Selaru
Sehingga sinergitas BUMD / BUMN ini tidak hanya dapat berperan optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga bagian dari penguatan potensi pertahanan dan mendukung program Nawa Cita ke-3 Presiden; membangun dari pinggiran. Untuk itu kami siap untuk bertemu dengan Panglima TNI guna menerangkan detil rencana tersebut, untuk waktu – tempat kami mohon arahannya.
Sebelumnya Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam RI) melalui Tim khusus sejak Senin (13/3) mengunjungi Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Tim khusus yang dipimpin oleh Asisten Deputi IV Bidang koordinasi pertahanan Negara, Laksma. I Nyoman Nesa itu menjadwalkan pemantauan hingga Jumat (17/3).
Dalam acara makan malam bersama antara Tim Kemenko Polhukam dan Pemkab MTB bertempat di Hotel Beringin II, Saumlaki, Kamis (16/3), Laksma I Nyoman Nesa menjelaskan tujuan kunjungan kerja pihaknya di MTB.
“Kunjungan kerja ini untuk melakukan koordinasi serta pemantauan implementasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan di wilayah Kabupaten MTB serta memantau seluruh aspek pembangunan di wilayah MTB sebagai kawasan perbatasan dengan Negara Australia,” urainya.
Dikatakan, tugas Kementrian Polhukam adalah membantu Presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan dengan membawahi 12 Kementrian dan Lembaga Negara.
Diantaranya, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Pertahanan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Mabes POLRI, Mabes TNI, Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
