SALAWAKU, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Buru 9 kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini ini diberikan oleh BPK RI Provinsi Maluku saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kabupaten tersebut yang diterima oleh Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, pekan kemarin.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Herry Purwanto menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Buru
BPK menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023.
