DPR RI Dapil Maluku Pasang Badan untuk Pemprov: Dorong RUU Kepulauan hingga Penataan Gunung Botak
Ambon, Salawaku- Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Maluku, F. Alimudin Kolatlena, menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak luas ke daerah, Alimudin menilai Pemprov Maluku tetap menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Kami di legislatif pusat memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah. Gubernur dan jajaran terus membangun komunikasi intensif, menyesuaikan kebijakan, serta serius memperjuangkan kebutuhan masyarakat Maluku di tingkat pusat,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, Gubernur Maluku aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta guna memastikan keberlanjutan pendanaan program strategis daerah.
“Intensitas komunikasi yang dibangun sangat tinggi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, Alimudin turut menyoroti pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas di tingkat nasional. Ia menilai regulasi tersebut krusial bagi daerah kepulauan seperti Maluku.
“RUU ini sangat penting untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Harapannya bisa segera disahkan tahun ini,” jelasnya.
Terkait penataan kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru, Alimudin menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diambil Pemprov. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya pembenahan tata kelola sumber daya alam agar lebih tertib, legal, dan berkelanjutan.
“Penataan ini penting agar ada kejelasan aturan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan adanya kepentingan pribadi dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil murni untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Fokusnya adalah pengelolaan yang baik, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Alimudin menambahkan, aktivitas pertambangan ilegal selama ini telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Karena itu, penanganan tegas dan terencana dinilai sebagai langkah yang tepat.
“Kita tidak bisa hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Keberlanjutan lingkungan dan masa depan masyarakat harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Menanggapi kritik dan aksi unjuk rasa yang muncul, ia menyebut hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah.
Di sisi lain, Alimudin juga menaruh harapan besar terhadap proyek strategis nasional Blok Masela. Ia meyakini proyek tersebut akan menjadi motor penggerak ekonomi Maluku, termasuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Ketika Blok Masela beroperasi penuh, dampaknya akan sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan,” tutupnya.
