SE Menpan RB Tegaskan Honorer Bakal Diangkat Jadi PPPK 2023

Avatar

- Penulis Berita

Jumat, 28 Juli 2023 - 16:06 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SE Menpan RB Tegaskan Honorer Bakal Diangkat Jadi PPPK 2023

SE Menpan RB Tegaskan Honorer Bakal Diangkat Jadi PPPK 2023

SALAWAKU,AMBON, Resmi, lewat surat sakti terbarunya Menpan RB Abdullah Azwar Anas tegaskan honorer tidak akan bersedih.

Kini, nasib status tenaga honorer terjawab sudah melalui Surat Edaran (SE) terbaru yang dikeluarkan pada 25 Juli 2023.

Melalui surat edaran terbaru yang diterbitkan Menpan, dapat dipastikan bahwa Tenaga Honorer tidak akan di PHK massal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak jadi di PHK massal, Menpan RB justru menyatakan bahwa tenaga honorer berkemungkinan diangkat menjadi PPPK pada November 2023.

Sebagaimana isi dari SE terbaru Menpan bahwa Pegawai non PNS atau honorer yang tercatat di dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi PPPK.

Aturan kebijakan tersebut pun telah dituangkan di dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen PPPK.

Jelas disebutkan pada ayat 1 bahwa honorer dapat diangkat dan ditetapkan sebagai PPPK sebagaimana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Lewat surat sakti terbaru Menpan yang secara resmi ditandatangi telah dicatat pada Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023.

Pada SE terbaru tersebut, secara mutlak Menpan memutuskan dan meminta kepada setiap Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) menjalani beberapa poin.

Kemudian, para instansi pusat dan daerah untuk segera dengan cepat melakukan beberapa hal penting yakni sebagai berikut:

1. PPK wajib menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk digunakan dalam pembiayaan tenaga non-ASN maupun para honorer.

Anggaran pembiayaan ini akan diberikan kepada para pegawai yang berstatus non ASN juga honorer yang pastinya sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN berbasis data BKN.
2. Kepada seluruh PPK secara tegas diminta untuk tidak mengurangi pendapatan yang selama ini sudah diterima oleh para tenaga non ASN maupun honorer.

3. PPK dan pejabat lainnya dilarang untuk mengangkat pegawai yang berstatus non-PNS maupun non-PPPK untuk mengisi jabatan para ASN ataupun tenaga non-ASN lainnya.

Ketiga point penting itu sebagai bukti nyata bahwa status dan kedudukan tenaga honorer K2 telah diperjelas oleh Pemerintah.

Keputusan mutlak ini pun sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk mengambil solusi jalan tengah dalam menghadapi persoalan honorer.

Berita Terkait

Pemkot Ambon Bakal Bayar Gaji ke-13 Tenaga Kontrak
Maluku Akan Punya Bendungan Baru yang Bisa Dipakai Tahun Ini
Pemkot Ambon tetapkan status siaga bencana 6-19 Juli
Festival Ramadan Bikin Asik Berdayakan UMKM Di Ambon
Nakes RSUD Dr Haulussy Ambon Bakal Terima Uang Jasa Covid-19
Wakil Jaksa Agung Beri Pengarahan Pegawai Kejati Maluku 
Pj Walikota Jumpa Warga Hatalai
Anggota Saniri Negeri Hatalai Diresmikan
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:28 WIT

Pemkot Ambon Bakal Bayar Gaji ke-13 Tenaga Kontrak

Senin, 8 Juli 2024 - 09:10 WIT

Maluku Akan Punya Bendungan Baru yang Bisa Dipakai Tahun Ini

Minggu, 7 Juli 2024 - 18:19 WIT

Pemkot Ambon tetapkan status siaga bencana 6-19 Juli

Sabtu, 23 Maret 2024 - 19:11 WIT

Festival Ramadan Bikin Asik Berdayakan UMKM Di Ambon

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:16 WIT

Nakes RSUD Dr Haulussy Ambon Bakal Terima Uang Jasa Covid-19

Sabtu, 3 Februari 2024 - 00:23 WIT

Wakil Jaksa Agung Beri Pengarahan Pegawai Kejati Maluku 

Rabu, 31 Januari 2024 - 21:01 WIT

Pj Walikota Jumpa Warga Hatalai

Rabu, 31 Januari 2024 - 20:49 WIT

Anggota Saniri Negeri Hatalai Diresmikan

Berita Terbaru

Hanura Resmi Dukung Said Latuconsina untuk Pilgub Maluku

Politik

Hanura Resmi Dukung Said Latuconsina untuk Pilgub Maluku

Sabtu, 13 Jul 2024 - 08:10 WIT

Olahraga

Afsul gandeng Namraja gelar liga pelajar di Ambon

Kamis, 11 Jul 2024 - 01:40 WIT