*Akademisi Sarankan Mendagri Sikapi Kendala Pelayanan Publik di Pemprov Papua*

Avatar

- Penulis Berita

Jumat, 21 Oktober 2022 - 10:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MBON, SALAWAKU – Tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terganggu lantaran Gubernur Lukas Enembe dalam beberapa waktu terakhir tinggal di rumahnya karena sakit dan berstatus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD. Akibatnya, politikus Partai Demokrat itu tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah secara maksimal.

Anggota Forum Komunikasi Dekan FISIP se Indonesia (DKISIP), Heri Herdiawanto, pun mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, untuk bersikap.

“Soliditas penegak hukum dan support pemerintahan/birokrasi oleh Kemendagri jelas perlu segera turun tangan demi menjaga kualitas pelayanan pada publik,” katanya saat diwawancara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia pun sudah dua kali mangkir saat hendak diperiksa penyidik pada September lalu.

Baca juga :   KPU Maluku Gelar Rakor Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2024

Pihak keluarga berdalih, Lukas Enembe akan tetap di rumah demi keamanan dan pertimbangan kesehatan. Bahkan, terdapat sekelompok massa pendukung Lukas, yang dilengkapi senjata tradisional dan kendaraan berat berjaga di sekitar rumahnya.

Ketidakhadiran Lukas Enembe sebagai kepala daerah pun berdampak buruk terhadap kinerja Pemprov Papua. Ini seperti keprihatinan yang diungkapkan Ondoafi Besar dari Tanah Tabi Yanto Eluay di Sentani Kabupaten Jayapura. Yanto Eluay mengatakan masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemprov Papua.

Meskipun mendorong Mendagri untuk bersikap, Heri meminta Tito Karnavian dan jajarannya tidak melewati batas kewenangannya. “Benar, tetap proporsional dan profesional sesuai rambu-rambunya.”

Baca juga :   KPU Maluku Gelar Rakor Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2024

Di sisi lain Heri, Alumnus Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyayangkan sikap kuasa hukum Lukas Enembe yang meminta KPK menyelesaikan masalah korupsi dengan pendekatan hukum adat Papua. Pangkalnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Sesungguhnya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, hukum positif yang harus ditaati siapa pun,” tuturnya.

Heri juga mendorong kerjasama serta ketegasan dan kepastian hukum oleh para aparat dalam menangani kasus ini. “Serta Enembe mestinya gentleman dan tidak boleh khawatir dengan prinsip keadilan jika memang tidak bersalah.

Berita Terkait

KPU Maluku Gelar Rakor Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2024
Pemkot Ambon Bakal Bayar Gaji ke-13 Tenaga Kontrak
Maluku Akan Punya Bendungan Baru yang Bisa Dipakai Tahun Ini
Pemkot Ambon tetapkan status siaga bencana 6-19 Juli
Festival Ramadan Bikin Asik Berdayakan UMKM Di Ambon
Nakes RSUD Dr Haulussy Ambon Bakal Terima Uang Jasa Covid-19
Wakil Jaksa Agung Beri Pengarahan Pegawai Kejati Maluku 
Pj Walikota Jumpa Warga Hatalai
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 00:29 WIT

KPU Maluku Gelar Rakor Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:28 WIT

Pemkot Ambon Bakal Bayar Gaji ke-13 Tenaga Kontrak

Senin, 8 Juli 2024 - 09:10 WIT

Maluku Akan Punya Bendungan Baru yang Bisa Dipakai Tahun Ini

Minggu, 7 Juli 2024 - 18:19 WIT

Pemkot Ambon tetapkan status siaga bencana 6-19 Juli

Sabtu, 23 Maret 2024 - 19:11 WIT

Festival Ramadan Bikin Asik Berdayakan UMKM Di Ambon

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:16 WIT

Nakes RSUD Dr Haulussy Ambon Bakal Terima Uang Jasa Covid-19

Sabtu, 3 Februari 2024 - 00:23 WIT

Wakil Jaksa Agung Beri Pengarahan Pegawai Kejati Maluku 

Rabu, 31 Januari 2024 - 21:01 WIT

Pj Walikota Jumpa Warga Hatalai

Berita Terbaru

Pemerintahan

KPU Maluku Gelar Rakor Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2024

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:29 WIT

Politik

Juan Tentua Pimpin KNPI Kota Ambon

Jumat, 19 Jul 2024 - 22:48 WIT

Politik

Ny Rahmi Meitia Dilantik Jadi PJ Ketua TP PKK Kota Tual

Jumat, 19 Jul 2024 - 21:37 WIT

Politik

Lantik Penjabat Walikota Tual, Ini Harapan Sadali

Jumat, 19 Jul 2024 - 21:10 WIT