AMBON, SALAWAKU- Praktisi hukum, Andi Takdir Palaguna meminta Kepala Desa (Kades) Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Adam Johan Makatita untuk berlaku objektif dalam melihat persoalan sengketa lahan di desa yang dipimpinnya.
“Jangan karena kebijakan sepihak dari seorang Kades lalu masyarakat yang jadi korban. Saya minta masalah sengketa lahan ini harus diselesaikan baik-baik,” kata Andi Palaguna di Ambon, Rabu (15/08/2024).
Menurutnya, meski dipimpin oleh seorang Kades, namun Kelang Asaude sejatinya terdiri dari dua desa dengan masyarakatnya masing-masing yakni Kelang dan Asaude.
Namun, masyarakat di dua desa itu memiliki hubungan emosional yang erat hingga kemudian digabungkan menjadi Desa Kelang Asaude dengan hanya dipimpin satu orang raja.
“Penggabungan ini sudah sejak ratusan tahun lalu oleh pendahulu mereka. Tapi ada lahan yang menjadi dati dari Asaude maupun Kelang,” jelasnya
Berjalannya waktu, saat hendak dilakukan pembangunan PAUD oleh pemerintah desa Kelang Asaude, warga Asaude melakukan protes karena warga juga akan membangun tempat pengajian Alquran (TPA) anak-anak di lahan tersebut.
“Lahan ini menjadi sengketa antar warga Kelang dan Asaude. Dan sampai hari ini belum ada kesepakatan akan dibangun apa. Jadi saya harap Kades jeli melihat ini. Jangan sampai kebijakan kades malah membenturkan masyarakat,” ingatnya
Dikatakan, Kades harus mampu menjadi penengah diantara masyarakat, sehingga segala kebijakannya itu mampu menjaga ketertiban umum dan tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap masyarakat.
Magister Hukum itu mengaku tidak ingin ada perpecahan antara warga. Kades juga diminta untuk tidak menggunakan aparat TNI dan Polri guna memuluskan proses pembangunan PAUD yang sudah jelas-jelas masih menjadi persoalan antara masyarakat Kelang dan Asaude.
“Sebab dari informasi yang saya terima, ternyata Kapolsek Kepulauan Manipa dan Babinsa ada di lokasi pembangunan saat aktifitas penggalian tanah. Ini menunjukkan sebuah tindakan yang sangat tidak objektif. Padahal mediasi sudah pernah dilakukan antara masyarakat Babinsa dan Babinkamtibmas dan dari hasil mediasi tersebut masyarakat Asaude tetap menolak pembangunan PAUD,” tegasnya
Andi menilai, kehadiran Kapolsek dan Baninsa saat pembangunan menimbulkan asumsi-asumsi liar ditengah-tengah masyarakat dan jika persoalan ini tidak terselesaikan secara baik-baik maka tidak menutup kemungkinan jalur hukum pasti akan di tempuh oleh masyarakat Asaude.
“Dan pastinya oknum-oknum yang terlibat akan dilaporkan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku,” katanya.
