Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Hukum · 6 Okt 2022 10:26 WIT ·

Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK


 Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK Perbesar

AMBON, SALAWAKU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe (LE) untuk menghadap ke KPK pada 26 September 2022, namun lagi-lagi LE mangkir karena alasan Kesehatan.

Menyikapi hal itu, Pdt. Dr. Yones Wenda meminta Lukas jujur kepada KPK, agar kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera terang-benderang.

“Kasus korupsi Lukas Enembe sudah terdapat bukti yang cukup, oleh karena itu dia harus menyampaikan secara jujur kepada KPK,” ungkap Pdt. Yones.

Sekretaris Sinode Gereja KINGMI di Papua ini mengungkapkan bahwa semua masalah apapun yang terjadi di tanah Papua, negara pasti tahu. Sama halnya dengan kasus korupsi Lukas Enembe ini, KPK pasti sudah mengetahui masalahnya.

‘’Kami dari para pemuka gereja mau, bapak Lukas Enembe harus jujur. Kalau dia tidak jujur kepada KPK ujung-ujungnya nanti masyarakat yang tidak bermasalah di Papua ini, mereka bisa kena terlibat oleh karena masalah Lukas Enembe,” pinta Pdt. Yones.

Pdt. Yones juga meminta kepada penasihat hukum Lukas Enembe agar menyampaikan kepada Lukas dan kepada KPK perbuatan apa saja yang sudah dilakukan Lukas.

“Kalau Pak Lukas tidak jujur, berarti dia masih mempertahankan terus, nanti Papua ke depan ini bagaimana. Ini yang kami para tokoh agama ini khawatir, karena sekarang banyak dari masyarakat Papua yang melindungi pak Lukas Enembe. ini bisa menimbulkan konflik,” kata Pdt. Yones.

Pdt. Yones mengungkapkan, tanah Papua sebenarnya telah mendapatkan dukungan dana yang besar dari Pemerintah, namun faktanya masih ditemukan jalan utama di Papua yang rusak. Oleh karena itu dana yang besar tersebut harus dilacak ke seluruh pejabat di daerah, sehingga pengelolaannya bisa memajukan dan menyejahterakan Papua.

“Kami hanya dengar nilainya triliunan, tetapi di kemanakan kami tidak tahu. KPK perlu melacak semua dana ini, supaya Papua ke depan bisa semakin maju.

Pdt. Yones mengakui bahwa Lukas Enembe adalah seorang tokoh teladan orang Papua. Oleh karena itu, kalau dia sebagai seorang pemimpin dia harus memberi teladan kepada masyarakat.

“Kami para tokoh agama Papua mohon kepada kuasa hukum, tolong kasih tahu kepada pak Lukas sebagai pemimpin Papua tolong dia bisa arahkan kepada masyarakat Papua supaya Papua ini tidak konflik lagi, supaya Papua ini bisa aman, damai. Semua itu ada di tangan Gubernur Lukas Enembe,’’ pinta Pdt. Yones.

Kepada masyarakat Papua, imbuh Pdt Yones, baik yang ada di pantai maupun yang ada di gunung-gunung untuk memahami secara baik masalah Lukas Enembe ini. “jangan ikut-ikut, terpengaruh dari orang-orang yang tidak benar, atau orang-orang yang menghalang-halangi KPK,”’ kata Pdt. Yones.

Kepada generasi muda, khususnya kepada para mahasiswa tak lupa Pdt. Yones berpesan agar tidak perlu terlibat pada masalah ini, tetap fokus pada pendidikannya, supaya ke depan mereka bisa memimpin Papua yang saat ini sudah berkembang dengan tiga provinsi baru

Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Merasa terdiskriminasi kuasa hukum Marwan tersangka PETI lapor Propam Polda Maluku

22 Desember 2022 - 14:02 WIT

Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Dukung KPK Dalami Penggunaan Dana PON Papu

21 Desember 2022 - 14:52 WIT

Masyarakat Negeri Pelauw Tuding Negara Ciptakan Konflik Baru

20 Desember 2022 - 09:36 WIT

Aksi unjuk rasa oleh masyarakat Negeri Pelauw terkait pemulangan pengungsi Kariu, Senin (19/12/2022). Foto: Istimewa

Tokoh Bentrok di Malra Berhasil Ditangkap

6 Desember 2022 - 14:26 WIT

Lemahnya Hukum dan Kesepakatan Damai Yang Dipaksakan

16 November 2022 - 10:46 WIT

Setubuhi Anak Dibawa Umur, Polisi Tangkap Kakek 74 tahun di Maluku

7 November 2022 - 11:47 WIT

Trending di Hukum