Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Hukum · 30 Sep 2022 23:20 WIT ·

MCW Bakal Gugat PT BPT & Pemprov Maluku ke PN Ambon Soal Pasar Mardika


 MCW Bakal Gugat PT BPT & Pemprov Maluku ke PN Ambon Soal Pasar Mardika Perbesar

AMBON, SALAWAKU– Moluccas Corruption Watch (MCW) Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan mendaftarkan gugatan dengan menggugat pihak PT Bumi Perkasa Timur (BPT) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Langkah itu diambil oleh MCW dikarenakan ada yang tidak beres dengan MoU antara PT BPT dan Pemprov Maluku dalam hal pengelolaan ruko Mardika.

“Kita akan menggugat pihak PT BPT dan Pemprov Maluku ke PN Ambon dalam waktu dekat,” kata Direktur MCW Maluku, Hamid Fakaubun usai diskusi publik dengan tema “Pengaruh oligarki terhadap intervensi pasar mardika, bagaimana nasib pedagang kecil, di Ambon, Jumat (30/9/2022)

Menurutnya, sebenarnya MCW sangat mendukung Pemprov Maluku dalam pengelolaan ruko Mardika. Sebab ini penting untuk kesejahteraan para pedagang.

Namun, yang membuat kesal, karena tidak ada transparansi dari Pemprov soal kontrak kerja dengan PT BPT. Kerja-kerja keduanya tertutup. Publik tidak pernah mengetahui proses tender pengelolaan ruko Mardika dan juga Batumerah seperti apa.

“Ada sarat kepentingan didalamnya. Dan pedagang yang adalah masyarakat kecil yang jadi korban. Sebab untuk mengontrak ruko, skemanya saja kita tidak tahu. Makanya kita bakal ambil langkah itu,” ujarnya

Dia menjelaskan, ruko Mardika dan Batumerah saat ini dikelola oleh PT BPT. Status sertifikatnya adalah hak guna bangunan (HGB). Perusahaan ini mengelola Mardika sejak 27 Februari 1986 hingga 27 Februari 2017.

Itu berarti masa kontraknya telah habis pada enam tahun yang lalu. Dasar hukum kontrak berakhir sesuai SK Gubernur nomor 82a Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa sertifikat hak pengelola nomor 1 tahun 1986 atas tanah seluas 6690 persegi meter di kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Ambon adalah milik Pemerintah Maluku.

Namun di tahun 2017, diperpanjang lagi sebanyak 39 sertifikat HGB pada ruko Mardika dan Batumerah untuk jangka waktu 10 tahun kedepan.

Herannya, oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail melalui Biro Hukum Setda Maluku kemudian membatalkan kembali kontrak tersebut.

“Makanya beberapa waktu lalu pedagang yang sudah membeli sejumlah ruko di Pemprov Maluku mengadukan hal ini ke pengadilan. Pasalnya PT BPT menyegel ruko yang sudah mereka beli sebelumnya,” jelasnya

Oleh karena itu, MCW sebagai LSM yang berpihak kepada masyarakat kecil, merasa penting untuk masalah ini diselesaikan di pengadilan. Sebab ada hak-hak pedagang yang digerogoti oleh PT BPT dan juga Pemprov Maluku.

Artikel ini telah dibaca 133 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Merasa terdiskriminasi kuasa hukum Marwan tersangka PETI lapor Propam Polda Maluku

22 Desember 2022 - 14:02 WIT

Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Dukung KPK Dalami Penggunaan Dana PON Papu

21 Desember 2022 - 14:52 WIT

Masyarakat Negeri Pelauw Tuding Negara Ciptakan Konflik Baru

20 Desember 2022 - 09:36 WIT

Aksi unjuk rasa oleh masyarakat Negeri Pelauw terkait pemulangan pengungsi Kariu, Senin (19/12/2022). Foto: Istimewa

Tokoh Bentrok di Malra Berhasil Ditangkap

6 Desember 2022 - 14:26 WIT

Lemahnya Hukum dan Kesepakatan Damai Yang Dipaksakan

16 November 2022 - 10:46 WIT

Setubuhi Anak Dibawa Umur, Polisi Tangkap Kakek 74 tahun di Maluku

7 November 2022 - 11:47 WIT

Trending di Hukum