Tuharea: Penunjukan PLT DPW PPP Maluku Sah, Penolakan Bagian dari Dinamika Partai
Ambon, Salawaku– Polemik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku menyusul penolakan Sekretaris Wilayah terhadap Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW dinilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika organisasi.
Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Wilayah DPW PPP Maluku, Muhamad Husein Tuharea, menegaskan bahwa setiap keputusan dalam organisasi pasti memunculkan pro dan kontra.
“Bagi saya ini hal yang normatif, biasa terjadi setiap ada keputusan. Tidak ada keputusan yang menyenangkan semua pihak, apalagi dalam dinamika partai politik,” ujar Tuharea saat dihubungi, Jumat (12/2/2026).
Menurutnya, penunjukan PLT merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah melalui mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Karena itu, pihaknya tetap menjalankan perintah organisasi meski diwarnai penolakan dari sejumlah kader.
Tuharea menambahkan, dalam waktu dekat DPW PPP Maluku akan fokus menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagaimana instruksi DPP. Ia menegaskan, pelaksanaan Muswil merupakan amanat AD/ART yang mengatur bahwa tiga bulan pasca Muktamar, seluruh DPW di Indonesia wajib menggelar Muswil.
“DPW PPP Maluku belum melaksanakan Muswil hingga batas waktu 6 Januari 2026 sesuai surat instruksi DPP. Ini yang menjadi bagian dari evaluasi,” jelasnya.
Menanggapi tudingan bahwa penunjukan PLT merupakan manuver pihak tertentu, Tuharea menilai hal tersebut lebih pada reaksi emosional. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni hasil evaluasi DPP terhadap kepatuhan struktur daerah terhadap instruksi pusat.
Terkait keabsahan struktur kepengurusan DPP, Tuharea menyebut penunjukan tersebut memiliki legal standing yang jelas karena ditandatangani Ketua Umum dan pejabat berwenang, serta telah mengantongi pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ia mengingatkan seluruh kader agar tidak memandang partai sebagai milik pribadi. Menurutnya, setiap kader harus siap menerima pergantian kepengurusan sebagai bagian dari proses organisasi.
“Partai ini milik bersama. Jangan merasa paling memiliki lalu menolak setiap perubahan. Sebagai kader, kita harus sami’na wa atha’na terhadap keputusan DPP,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Tuharea mengajak seluruh kader di tingkat PAC, DPC, DPW hingga anggota DPRD asal PPP untuk bersatu menyukseskan Muswil dan mempersiapkan verifikasi partai.
“Masih banyak yang perlu kita benahi menghadapi verifikasi partai. Mari kita bersatu dan fokus pada agenda organisasi ke depan,” pungkasnya.
