Proyek Jalan Lapen MBD Tak Dikerjakan, Tiga Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Rp2,48 Miliar
Ambon, Salawaku– Proyek pembangunan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2025 yang menelan anggaran miliaran rupiah berujung perkara hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya menetapkan tiga pejabat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dua proyek jalan tersebut dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,48 miliar.
Ironisnya, dua proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten MBD itu sama sekali tidak dikerjakan. Hingga masa kontrak berakhir, progres fisik pekerjaan tercatat nol persen, meskipun uang muka telah dicairkan.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Dua proyek yang menjadi objek penyidikan masing-masing pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.
Kedua paket pekerjaan tersebut ditenderkan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang untuk mengerjakan kedua proyek tersebut.
Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, dalam pelaksanaannya, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan prestasi pekerjaan yang terpasang. Bahkan, sampai masa kontrak berakhir, progres fisik tetap nol persen.
PPK Diduga Lalai Kendalikan Kontrak
Dalam penyidikan, jaksa menemukan dugaan kelalaian PPK dalam menjalankan fungsi pengendalian kontrak.
ID diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PPTK maupun pihak penyedia.
PPK juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025.
Penyidik menemukan tahapan pengendalian kontrak lainnya juga tidak dilaksanakan, termasuk teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak hingga addendum kontrak.
Sementara itu, OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing proyek diduga tidak melakukan pemantauan langsung terhadap pekerjaan di lapangan.
Keduanya juga diduga tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, tidak melaporkan kondisi pekerjaan kepada PPK, serta tidak mengambil langkah pengendalian meskipun mengetahui pekerjaan tidak berjalan.
Kerugian Negara Rp2,48 Miliar
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres pekerjaan 100 persen pada 2025. Namun, kenyataannya tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga progres fisik tercatat nol persen.
Hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026 menemukan kerugian negara sebesar Rp2.483.685.383.
Kerugian tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, sementara uang muka telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsidair, Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli.
Tiga Tersangka Langsung Ditahan
Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejari Maluku Barat Daya menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Kejaksaan menegaskan komitmennya mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan penggunaan keuangan negara dalam pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini menjadi perhatian karena proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru tidak terlaksana, sementara negara harus menanggung kerugian hingga miliaran rupiah.
