Hatane, Seleky dan Alfaris Awaki DPD Peradi Profesional Maluku
Ambon, Salawaku – Tiga advokat, Anthoni Hatane, Adolof Seleky dan Roos Jeane Alfaris, dipercaya mengawaki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional di Maluku.
Anthoni Hatane dipercaya menjabat Ketua DPD Peradi Profesional Kota Ambon, Adolof Seleky sebagai Sekretaris, dan Roos Jeane Alfaris sebagai Bendahara.
Pelantikan pengurus empat DPD Peradi Profesional untuk masa bakti 2026–2031 berlangsung di Swiss-Belhotel Ambon, Jumat (6/11/2026) malam.
Empat DPD yang dilantik masing-masing DPD Kota Ambon, DPD Seram Raya, DPD Kota Saumlaki, dan DPD Maluku Tenggara. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPN Peradi Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.
Sebelum pelantikan, Sekretaris Jenderal DPN Peradi Profesional, Prof. Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., membacakan surat keputusan pengangkatan masing-masing pengurus.
Selain tiga pimpinan tersebut, DPD Peradi Profesional Kota Ambon juga diperkuat sejumlah pengurus yang membawahi bidang-bidang organisasi guna mendukung pelaksanaan program kerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam sambutan mewakili seluruh ketua DPD Peradi Profesional se-Maluku, Anthoni Hatane menegaskan, jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi organisasi, melainkan amanah besar yang berkaitan langsung dengan perjuangan menegakkan keadilan.
Menurutnya, seluruh pengurus menyadari bahwa mandat tersebut membawa tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Amanah yang diberikan kepada kami akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan, bukan hanya keadilan secara formal, tetapi juga keadilan bagi masyarakat kecil dan kelompok yang lemah,” tegas Hatane.
Ia mengatakan, salah satu bentuk konkret perjuangan organisasi adalah memberikan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Advokasi (LBA) maupun berbagai bentuk pendampingan hukum lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hatane juga menegaskan, Peradi Profesional akan mengambil posisi sebagai organisasi advokat yang tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, tanpa mengabaikan dukungan terhadap program maupun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik yang disampaikan organisasi advokat, sebab kritik merupakan bagian dari kontrol dan komitmen bersama dalam memperjuangkan keadilan.
“Jika pemerintah melakukan hal yang benar, tentu kami akan memberikan dukungan. Namun, apabila ada kebijakan atau tindakan yang dinilai tidak tepat, kami akan tetap bersikap kritis. Pemerintah tidak perlu marah ketika kami menyampaikan kritik, karena itu bagian dari komitmen kami dalam memperjuangkan keadilan,” ujarnya.
Hatane berharap, kehadiran Peradi Profesional di Maluku tidak hanya memperkuat eksistensi organisasi advokat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum, memperluas akses bantuan hukum, serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.
