PKB Maluku Perkuat Politik Humanis dan Tantang Diri Buktikan Kinerja
Ambon, Salawaku — Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku, Basri Damis, menegaskan komitmen partainya untuk memperkuat peran politik yang berorientasi pada kemanusiaan serta pemberdayaan masyarakat di Provinsi Maluku.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pengukuhan pengurus serta Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKB Maluku masa bakti 2026–2031, Selasa (31/3/2026).
Dalam sambutannya, Basri mengajak seluruh pengurus dan kader PKB di Maluku membangun semangat baru untuk mengejar berbagai target politik sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, PKB lahir dari cita-cita para ulama sebagai wadah aspirasi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, arah perjuangan partai telah dirumuskan dalam Muktamar PKB yang memuat sembilan butir utama sebagai landasan gerakan politik.
“Nilai-nilai ini harus menjadi pembeda PKB dengan partai politik lainnya, terutama dengan mengedepankan politik humanis atau politik yang berorientasi pada kemanusiaan,” ujarnya.
Basri juga meminta pengurus partai di Maluku menyusun program kerja yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut diharapkan mencakup kegiatan bagi generasi muda, kaum ibu, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya guna mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
Selain itu, ia menilai pembangunan daerah harus berbasis pada data yang jelas, seperti jumlah anak putus sekolah, tingkat pendidikan masyarakat, jumlah lulusan magister (S2) dan doktor (S3), hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku. Data tersebut dinilai penting untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerah.
Basri juga menegaskan kesiapan PKB untuk diuji oleh masyarakat apabila suatu saat diberi kesempatan memimpin di Maluku.
“Sekali saja PKB diberi kesempatan memimpin di Maluku, rasakan manfaatnya. Jika tidak memberikan manfaat, masyarakat bisa memilih yang lain,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan karakter wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan. Karena itu, semangat pembangunan berbasis wilayah kepulauan harus terus diperjuangkan, termasuk dukungan terhadap rancangan undang-undang provinsi kepulauan yang sedang diperjuangkan di DPR.
Selain itu, PKB juga mendorong pembahasan regulasi terkait wilayah pesisir serta perlindungan masyarakat adat. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman wilayah yang membutuhkan kebijakan yang tepat dan berpihak pada daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, turut menegaskan pentingnya pembangunan daerah yang berbasis pada data, khususnya terkait kondisi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Maluku.
Ia mencontohkan perlunya mengetahui jumlah anak putus sekolah, jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan doktor (S3) maupun magister (S2), serta tingkat IPM sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Jazilul, PKB siap membuktikan kinerjanya jika masyarakat memberikan kepercayaan memimpin Maluku, bahkan jika hanya satu periode.
“Sekali saja PKB diberi kesempatan memimpin. Kalau tidak memberikan manfaat, masyarakat bisa memilih yang lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konsolidasi partai bukan sekadar kegiatan formalitas, tetapi memiliki makna sejarah dalam menjaga PKB sebagai rumah perjuangan politik. Karena itu, kader di Maluku diharapkan terus memperkuat ideologi partai, meningkatkan loyalitas, serta lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, PKB diharapkan mampu memperluas peran politiknya sekaligus menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Maluku.
