SALAWAKU, Kasatgas pangan Provinsi Maluku , Kombes Pol Hujra Soumena, Rabu (24/1/2024) sore tadi memimpin rapat koordinasi (rakor) Satgas Pangan guna pengendalian Inflasi dan harga eceran tertinggi (HET).
Soumena yang juga merupakan Direskrimsus Polda Maluku ini langsung menggelar rapat dalam rangka pengendalia inflasi berlangsung di aula kantor Ditreskrimsus (Eks Polda Maluku) dihadiri oleh perwakilan Perindag Provinsi Maluku, Kadis Ketahanan Pangan, KSOP, pimpinan distributor dan pihak ekspedisi diantaranya Pimpinan PT.Bintang Sakti Semesta, Pimpinan Bulog Maluku, Pimpinan Fa Bandil, Pimpinan PT. Tri Samudera, Pimpinan CV.Bahagia Baru, Pimpinan CV. Makmur Abadi, Pimpinan UD. Perintis, Pimpinan Toko Sinar Abadi, Pimpinan Toko Fany, Pimpinan Toko Dewi, Pimpinan CV.Berkat Mulia, Pimpinan PT. Tanto Intim Line Cabang Ambon, Pimpinan PT.Meratus Lines Cabang Ambon, Pimpinan PT. Tempuran Mas Cabang Ambom dan Pimpinan PT Spil Cabang Ambon.
Sebagai Kasatgas Pangan Provinsi Maluku, Kombes Pol Hujra Soumena menekankan situasi global, Regional terjadi Perang Rusia vs Ukraiane, Israil vs Palestina dan konflik laut cina selatan yang terjadi punya dampak terhadap seluruh negara di Dunia termasuk Maluku dalam berbagai sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena sebagai satgas pangan bersama dinas terkait lakukan pengecekan dilapangan terkait stok dan harga.
“Rekan Distributor agar HET tetap sesuai dengan yang ada, jangan ditimbun sampai harga naik, baru dijual. Harus ada kerja sama antara Distributor dengan Pelayaran dalam hal Distribusi Pangan (atensi) dan tetap berkolaborasi dengan dinas terkait untuk harga stok tetap aman dan terkendali,” Direskrimsus Polda Maluku ini.
Ia menegaskan akan dilajukan penegakan hukum akan dilakukan sebagai upaya atau tindakan akhir yang akan dilakukan apabila ada temuan pelanggaran dilapangan.
Iapun menambahkan dari hasil rapat disimpulkan, masing masing Instansi memiliki tanggungjawab utk pengendalian Harga di pasar agar tidak melampaui HET.
Kemudian untuk bongkar muat di pelabuhan dipercepat untuk mempermudah pendistribusian Sambako ke masyarakat.
“Tidak dilakukan penimbunan utk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan Penegakan hukum adalah langkah terakhir apabila masing masing instansi tidak mengindahkan teguran dari Satgas Pangan,” tegasnya. (NN)
