Ambon, SALAWAKU – Ketua Saniri Negeri Wahai, Kabupaten Maluku Tengah Samsudin Maelan menilai pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah sesuai aturan.
Sehingga pelantikan KPN Wahai yang dianggap tidak sah oleh sebagian masyarakat Wahai adalah pemikiran keliru.
“Selaku Ketua Saniri saya sampaikan pelantikan Hasan Basri Tidore sebagai raja Negeri Wahai yang di anggap tidak sah dan mengabaikan adat adalah pemikiran yang keliru,” kata Maelan kepada media ini, Kamis (19/5/2022).
Dikatakan, pentahapan proses pengusulan KPN Wahai sampai proses pelantikan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
“Semua tahapan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,” ungkap Samsudin
Ketua Saniri Negeri Wahai yang akrab di sapa Abang Sam pun membeberkan bahwa mata rumah parenta yang tertuang dalam peraturan Negeri Wahai adalah Makatita Roulatu dari garis keturunan Yunus Makatita dan tidak benar jika dikatakan Tidore adalah Marga Parenta di Negeri Wahai.
Maelan pun menambahkan bahwa Hasan Basri Tidore sebagai penerima mandat dari Matarumah parenta ada batas waktunya, dan itu termuat dalam surat mandat yang di terima oleh lembaga saniri negeri.
Untuk diketahui, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) dan empat Pejabat Kepala Pemerintah Negeri, berlangsung di Baileo Soekarno Masohi, Kamis (12/5/2022).
Mereka yang dilantik salah satunya KPN Wahai Kecamatan Seram Utara Hasan Basri Tidore.
Bupati Tuasikal Abua dalam sambutannya meminta Kepala Pemerintah Negeri yang dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai amanah, serta berharap setiap keputusan yang diambil seorang Kepala Pemerintahan harus selaras dengan ketentuan perundangan yang berlaku demi memajukan masyarakat dan negeri yang dipimpinnya.
Ia mengatakan perumusan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga perlu diprioritaskan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju kemandirian di masing-masing negeri.
Pada kesempatan yang sama, tidak lupa Bupati Tuasikal mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai mekanisme yang berlaku untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
“Pemanfaatan ADD dan DD dapat digunakan semaksimal mungkin sehingga berdampak bagi peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat,” ujarnya.
Tuasikal menekankan pentingnya melakukan terobosan inovatif, sehingga berdampak bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
Dirinya meyakini, KPN maupun Pejabat KPN yang dilantik, mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diemban dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di negeri masing-masing.
Kepala Pemerintah Negeri Wahai Basri Tidore juga menyampaikan harapan terhadap warga negeri Wahai untuk mendukung proses pelantikan Raja definitif Wahai yang akan dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama.
Tidore juga berharap agar masyarakat dapat bersinergi dalam membangun Wahai yang lebih baik selain itu agar segera bangkit dari ketertinggalan dan maju sama dengan negeri-negeri lainnya. (RS)
