Kalapas Geser Dampingi Kakanwil Ditjenpas Maluku Terima Kunjungan Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty
Ambon, Salawaku – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas pembinaan bagi warga binaan. Hal ini mengemuka saat Kepala Lapas (Kalapas) Geser, Nober Hasanda, turut hadir langsung mendampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dalam menerima kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, di Ambon, Kamis (6/8).
Pertemuan strategis ini juga dihadiri langsung oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) Pemasyarakatan se-Maluku. Dalam kesempatan ini, Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda, secara aktif memaparkan berbagai program unggulan pembinaan kemandirian dan kepribadian dan hasil positif yang selama ini diinisiasi untuk membekali para warga binaan. Pemaparan ini menekankan pentingnya pembentukan karakter spiritual dan pembekalan keterampilan praktis agar warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri dan produktif.
Nober menyampaikan bahwa partisipasi Lapas Geser dalam forum ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan keberhasilan pembinaan di daerah. Melalui keterlibatan aktif dan dukungan dari legislatif tingkat pusat, program kemandirian warga binaan di Lapas Geser diharapkan makin berkembang dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan dan berdampak nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kehadiran Ibu Sadiah Uluputty menjadi dorongan semangat luar biasa bagi kami di lingkup institusi Pemasyarakatas terkhusunya Lapas Geser. Pembinaan kemandirian dan kepribadian yang kami jalankan merupakan fondasi utama agar para warga binaan memiliki bekal keterampilan nyata dan mentalitas yang positif. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi perubahan perilaku warga binaan,” terang Nober.
Di tempat yang sama, Kakanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian Komisi XIII DPR RI terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Maluku. Ia menegaskan fokus jajarannya dalam meningkatkan kualitas pembinaan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Ibu Sadiah Uluputty beserta rombongan. Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian nyata terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Maluku sekaligus memberikan semangat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan,” ujar Ricky.
Ricky menambahkan bahwa pihak Kanwil Ditjenpas Maluku bertekad terus memperkuat program pembinaan kepribadian dan kemandirian agar para warga binaan memiliki bekal konkret saat kembali ke masyarakat.
“Kami berharap sinergi dan dukungan dari Komisi XIII DPR RI dapat memperkuat pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, serta kebijakan yang mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan,” lanjutnya.
Merespons paparan dari jajaran Kanwil dan Ka UPT termasuk program unggulan dari Lapas Geser, Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, menyambut positif keterbukaan dan inovasi pembinaan di lapangan. Ia menekankan bahwa masukan tersebut sangat berharga untuk pengawasan dan penyusunan kebijakan di tingkat pusat.
“Seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dan ditindaklanjuti di tingkat pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemasyarakatan,” ungkap Saadiah.
Lebih lanjut, Saadiah berharap program pembinaan yang telah berjalan mampu memberikan perubahan perilaku bagi warga binaan sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Ia juga menyoroti bahwa meskipun jumlah warga binaan di Maluku termasuk tiga terendah secara nasional, dominasi kasus kekerasan seksual menjadi perhatian serius yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahannya. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen Komisi XIII DPR RI untuk mengawal setiap persoalan yang telah disampaikan agar mendapat perhatian dan solusi melalui kebijakan di tingkat pusat.
Melalui pertemuan strategis ini, sinergi antara DPR RI dan jajaran Pemasyarakatan di Maluku diharapkan mampu memperkuat sistem pembinaan yang humanis, berkualitas, serta mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan secara berkelanjutan.
