Kakanwil Kemenkum Maluku Dorong Sinergi Divisi dan Perkuat Akuntabilitas Kinerja
Ambon, Salawaku– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menekankan pentingnya sinergi antardivisi, disiplin, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Apel Pagi Virtual jajaran Kanwil Kemenkum Maluku, Jumat (23/10/2026).
Farida meminta seluruh unit kerja memastikan setiap program berjalan sesuai target dan tanggung jawab masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya tertib administrasi serta pelaporan kegiatan agar capaian kinerja dapat terdokumentasi dengan baik dan diketahui pimpinan, termasuk di tingkat pusat.
Dalam arahannya, Farida mengapresiasi kinerja seluruh jajaran sekaligus mengingatkan pegawai agar senantiasa menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme. Setiap bagian dan divisi diminta aktif menyampaikan laporan kegiatan melalui grup koordinasi, dengan dukungan tim Humas dalam dokumentasi dan publikasi.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan menghasilkan capaian yang terukur.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) dengan Divisi Pelayanan Hukum. Sinergi tersebut mencakup penyuluhan hukum, penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), analisis dan evaluasi peraturan daerah, serta sosialisasi berbagai layanan hukum kepada masyarakat.
Selain itu, potensi kekayaan intelektual daerah menjadi perhatian, terutama persiapan pendaftaran Indikasi Geografis bagi produk unggulan Maluku. Pembentukan sentra kekayaan intelektual melalui kerja sama dengan pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat pelindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
Pada aspek tata kelola internal, Farida menerima laporan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun 2025. Evaluasi fasilitas kantor dan rencana pengadaan laptop sesuai kebutuhan serta ketersediaan anggaran turut menjadi pembahasan guna menunjang pelaksanaan tugas pegawai.
Farida juga mendorong terbukanya kesempatan bagi putra-putri Maluku untuk berkarier di Kementerian Hukum melalui kebijakan afirmasi.
Sementara itu, Bagian Tata Usaha dan Umum melaporkan rencana pemberian penghargaan kepada pegawai teladan pada awal Desember serta perkembangan usulan kenaikan pangkat bagi dua pegawai.
Divisi P3H juga menjadwalkan sosialisasi Indeks Reformasi Hukum pada 27 Oktober dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada 29 Oktober 2026. Selain itu, terdapat agenda penyusunan naskah akademik bagi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Usai apel, Kepala Divisi P3H turut mengingatkan penyuluh hukum dan analis hukum agar mendukung kegiatan lintas divisi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan Apostille, badan hukum, dan berbagai layanan hukum lainnya.
Para perancang peraturan perundang-undangan juga diarahkan mengikuti pertemuan lanjutan untuk membahas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.
Melalui penguatan koordinasi dan akuntabilitas tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Maluku diharapkan semakin optimal dalam menjalankan program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
