Agar Pembangunan Merata, Maluku Harus Jadi Ibu Kota Negara – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke wilayah di luar Pulau Jawa.
Presiden berharap wacana pemindahan pusat pemerintahan yang sudah muncul sejak era Presiden Soekarno ini saatnya diseriusi demi kepentingan bangsa yang luas dan berjangka panjang.
Di mana wilayah yang tepat untuk pemindahan tersebut, Jokowi belum mau menjelaskan secara detail. Namun, sejumlah kalangan merespons positif keinginan Jokowi yang dimunculkan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Kemarin.
Maluku Harus Jadi Ibu Kota Negara
Sudah saatnya pusat pemerintahan Indonesia digeser dari Kota Jakarta ke wilayah lain yang lebih layak, seperti bebas banjir dan kepadatan Penduduk. Provinsi Maluku selama ini dinilai lokasi yang tepat untuk ibu kota baru Indonesia.
Provinsi Maluku dengan karakter kekhususan, yaitu daerah kepulauan. Yang dari sisi tata kelola lautan yang harus dihitung sebagai wilayah layanan pemerintah dan layanan pembangunan.
Hal Ini yang harus dimengerti juga oleh pemerintah pusat, selama ini daerah-daerah kepulauan terjadi gap, perbedaan disparitas yang sangat tinggi antara daerah kontinental misalnya Pulau Jawa dengan daerah kepulauan. Lima ranking termiskin di antaranya ini provinsi-provinsi kepulauan semua.
Pemindahan ibu kota juga harus disiapkan secara matang dan berorientasi untuk kepentingan bangsa ke depan. Dukungan dan masukan dari masyarakat pun sangat dibutuhkan agar langkah besar ini bisa terwujud dan mampu menciptakan Indonesia menjadi bagian penting di mata dunia pada masa mendatang.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menanggapi wacana perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Menurutnya Ibu Kota harus dipindah ke Indonesia bagian timur.
Trubus mengatakan lokasi yang paling potensial sebagai Ibu Kota baru Indonesia terletak di wilayah Indonesia timur karena harga ganti rugi tanah untuk membangun pusat pemerintahan akan lebih murah ketimbang di Jawa
“Sudah tidak memungkinkan (di Pulau Jawa) disamping pembiayaan terlalu besar karena ganti rugi tanah terlalu besar kemudian potensi konflik tinggi kalau di jawa tapi kalau di indonesia timur itu KTI (Kawasan Timur Indonesia) nggak,” kata Trubus saat dihubungi, Selasa (30/4/2019).
Selain itu pemindahan Ibu Kota ke wilayah timur Indonesia Khususnya Maluku juga akan mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Tidak terpusat di pulau Jawa saja.
“Kalau misalnya di luar Jawa itu artinya memberi peluang kepada luar Jawa untuk karena ini kan bicaranya bicara kedepan cita-cita kita kan Indonesia emas 2045 jadi dengan memindahkan itu saya kira sangat mendukung,” ucap Trubus.
Sementara, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.
Luas lahan 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri atas seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.
