KKP Gelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Tentang Penangkapan Ikan Terukur di Ambon

- Editorial Team

Senin, 29 Mei 2023 - 15:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023 yang berlangsung di Santika Hotel – Ambon, Senin (29/5/2023). Foto: Istimewa

Ambon, SALAWAKU – Sebagai bentuk implementasi peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023 yang berlangsung di Santika Hotel – Ambon, Senin (29/5/2023)

Kegiatan yang sudah dilaksanakan dibeberapa titik di setiap zona, dan kali ini berlokasi di zona 3 yang memilih tempat di ambon ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diwakili oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan bpk. Ukon Ahmad Furkon.

Hadir dalam kegiatan, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lingkup zona 3 antara lain Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan, Para Kepala Dinas Kab/Kota, Para Kepala Pelabuhan, Para Kepala Pangkalan dan Stasiun PSDKP, Para Akademisi, Para LSM, serta Para Pelaku Usaha perikanan.

Sosialisasi dan konsultasi publik rancangan peraturan pelaksanaan PP no 11 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mendapatkan informasi dan masukan terkait penyusunan peraturan sebelum dilakukan harmonisasi dengan kementerian/lembaga lain.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin dengan memandu para narasumber dari Biro Hukum KKP dan Direktorat Teknis lingkup DJPT berjalan baik dan penuh antusias oleh para peserta yang mewarnai diskusi dan tanya jawab.

Diakhir kegiatan, Direktur Perizinan dan Kenelayanan mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran selama proses diskusi dari para peserta yang hadir dan mengharapkan dukungannya hingga rancangan peraturan menteri ini diundangkan. (*)

Berita Terkait

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Bersama Satgas Nataru ESDM Cek Kehandalan Suplai dan Ketersediaan Energi di Jayapura
Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku Tambah Suplai 90 Ribu Liter Mintan untuk Kota Tual Jelang Nataru
Gubernur dan Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Minyak Tanah di Kota Ambon
SIPD Alami Gangguan, Pencairan Anggaran Pemda Provinsi Maluku Sempat Tertunda
225 Pejabat Eselon III dan IV yang Dilantik Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa ini Daftar Namanya
100 Hari Pemerintahan HL & AV Bukan Ukuran Berhasilnya Kepala Daerah
Terkait DBH, Ranahnya di Kementerian Keuangan, Bukan KKP
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Lepas Jemaah Calon Haji Tahun 2025
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 28 Desember 2025 - 12:24 WIT

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Bersama Satgas Nataru ESDM Cek Kehandalan Suplai dan Ketersediaan Energi di Jayapura

Jumat, 19 Desember 2025 - 23:44 WIT

Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku Tambah Suplai 90 Ribu Liter Mintan untuk Kota Tual Jelang Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 - 16:38 WIT

Gubernur dan Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Minyak Tanah di Kota Ambon

Kamis, 11 Desember 2025 - 10:37 WIT

SIPD Alami Gangguan, Pencairan Anggaran Pemda Provinsi Maluku Sempat Tertunda

Rabu, 3 September 2025 - 18:43 WIT

225 Pejabat Eselon III dan IV yang Dilantik Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa ini Daftar Namanya

Berita Terbaru

Daerah

Cegah Gangguan Kamtib, Lapas Piru Rutin Geledah Blok Hunian

Selasa, 13 Jan 2026 - 21:40 WIT

Daerah

LPKA Ambon Raih Penghargaan Humas Terbaik II

Selasa, 13 Jan 2026 - 21:38 WIT