Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) kota Ambon mendukung pembentukan forum media untuk mengangkat isu-isu inklusi di Kota Ambon.
Hal ini disampaikan usai menghadiri kegiatan pembentukan forum media yang digelar oleh rumah generasi dalam rangka mewacanakan isu inklusi agar menjadi perhatian, dan edukasi, di Ambon.
“Kami pemerintah kota sangat mendukung. Kenapa saya sampaikan sangat mendukung, karena kami pemerintah tidak bisa kerja sendiri, kami butuh media untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membangun atau mengangkat isu-isu inklusi ini,” kata Kadis DP3AMD Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, di Ambon, Rabu (14/9)
Menurutnya, pembangunan rumah aman bagi korban kekerasan anak, perempuan, penyandang disabilitasi atau masyarakat inklusi lainnya, butuh pemerintah, swasta, masyarakat dan media.
“Jadi secara kolaboratif ini memang perlu dibangun,” ujarnya.
Ia mengaku, sejak lama, DP3AMD Kota Ambon juga sudah mendorong forum anak kota di mana anak-anak bisa menyuarakan hak dan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Selain itu, DP3AMD juga telah melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mengedukasi bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan dari kekerasan terhadap anak.
“Dengan begini, pencegahan bisa ditingkatkan mulai dari rana masyarakat.
Karena kalau sudah terjadi, penanganannya akan beda. Tapi paling tidak dari level seperti forum anak dan masyarakat ini, ada orang-orang yang peduli terhadap anak,” ujarnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada rumah generasi yang telah membuat program inklusi ini, karena menurutnya, pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri.
“Kita juga punya keterbatasan, kerja sama dengan rumah generasi berarti ada program-program pemerintah juga yang tersampaikan lewat rumah generasi, dengan program-programnya berarti kami merespon secara positif apa pun yang dilakukannya,” ucap Meggy.
Sementara itu, Koordinator program inklusi rumah generasi, Jemmy Talahua mengatakan, target dari program inklusi ini adalah kelompok masyarakat terinklusi.
Seperti, perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan kepala keluarga, disabilitas, lansia, dan juga kelompok minoritas yang lain termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), juga orang yang penyandang kusta.
Dia mengaku, program inklusi ini telah dilakukan kerja sama dengan sejumlah pemerintah kota sejak 27 Juni lalu, dengan penjabat Wali Kota Ambon, dan ditandatangani ketua DPRD Kota Ambon.
“Ini hanya untuk memastikan bahwa institusi pemerintah butuh dukungan termasuk parlemen,” katanya.
Ia menyatakan, selain pemerintah, media juga merupakan bagian penting untuk proses edukasi dalam pemberitaan yang berpihak kepada isu-isu inklusi.
“Pembentukan forum media ini, kami mau media kemudian terhubung dengan masyarakat, terhubung dengan pemerintah kota, DPRD, dalam memberi informasi, dalam bentuk edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
