Matangkan Langkah Menuju WBK 2026, Kabagtum Kanwil Ditjenpas Maluku Satukan Persepsi Tim Kerja
Ambon, Salawaku– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku mulai mematangkan langkah menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan strategis yang digelar Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabagtum) Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, bersama para Ketua Tim Kerja, Jumat (23/1).
Bertempat di ruang rapat Kanwil Ditjenpas Maluku, pertemuan ini dihadiri jajaran pejabat struktural serta ketua tim terkait. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun strategi, menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas.
Dalam arahannya, Sarwono menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian penting dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai.
“Zona Integritas adalah proses perubahan yang menyeluruh. Tidak cukup hanya dokumen lengkap, tetapi harus dibarengi dengan komitmen, konsistensi, dan kerja sama nyata dari seluruh tim kerja,” ujar Sarwono.
Ia juga menekankan pentingnya persiapan sejak dini agar setiap tahapan pembangunan Zona Integritas dapat berjalan optimal dan terukur hingga proses penilaian WBK Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi berkala, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai indikator yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kabagtum dalam mengoordinasikan persiapan tersebut. Ia menegaskan bahwa predikat WBK merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur, bukan semata-mata capaian struktural.
“Zona Integritas bukan hanya target administratif, tetapi cerminan integritas dan profesionalisme kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi harus menjadi budaya kerja sehari-hari,” tegas Ricky.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing ketua tim kerja turut memaparkan kesiapan serta peran strategisnya. Ketua Tim Humas dan Teknologi Informasi, Kevin Latumeten, menyatakan pihaknya siap mendukung pembangunan Zona Integritas melalui keterbukaan informasi dan optimalisasi teknologi informasi.
“Kami akan aktif mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan Zona Integritas, sekaligus mengoptimalkan sistem informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Keuangan, Hasan Lajumu, menegaskan komitmen timnya dalam pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi indikator penting dalam penilaian WBK. Kami berkomitmen memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif,” jelas Hasan.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Ditjenpas Maluku berharap seluruh tim kerja dapat memahami peran dan tanggung jawabnya secara komprehensif serta bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2026. Komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja menjadi wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
