Ambon, SALAWAKU – Dalam rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI,) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Tahun 2024 dengan mengangkat produk unggulan daerah, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon terus mendorong para pelaku usaha sektor perikanan untuk giat meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanannya yang menjadi produk unggulan provinsi Maluku.
Provinsi Maluku dengan potensi perikanan yang mendunia menjadikan produk tuna sebagai primadona pangsa ekspor. Hasil penangkapan tuna yang didominasi oleh nelayan kecil ini tentunya masih dalam keterbatasan, baik dari armada penangkapan yang masih skala kecil, ketrampilan nelayannya hingga jumlah dan kualitas yang masih rendah.
Dari kondisi tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon terus mengawal dan melakukan pembinaan kepada nelayan berupa kegiatan bimtek ketrampilan nelayan serta pelayanan dokumen pemasaran hasil perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kegiatan dalam Gerakan Nasional BBI/BBWI tahun 2024 di Maluku adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menggelar sosialisasi Pelayanan SHTI kepada para pelaku usaha, Kamis (8/8/2024).
Kegiatan yang dihadiri oleh pelaku usaha perikanan ini dibuka oleh Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, Monalisa Amanupunyo serta diisi oleh para narasumber dari Kesyahbandaran Perikanan, PSDKP Ambon, serta Petugas Pelayanan SHTI.
Dalam kesempatan ini, juga diserahkan Buku Pelaut kepada beberapa Awak Kapal Perikanan sebagai salah satu dokumen persyaratan kerja di kapal perikanan.
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, Monalisa Amanupunyo mengatakan, Pelayanan Dokumen SHTI ini merupakan salah satu persyaratan yang harus disertakan pada saat melakukan pengiriman (ekspor) ikan ke pasar eropah.
Dokumen SHTI ini memuat ketertelusuran ikan, mulai lokasi penangkapan, armada penangkapan yg digunakan, serta kepastian bebas dari IUU Fishing.
Diharapkan dengan kegiatan ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan jumlah dan mutu ekspor, serta berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga maupun ekonomi daerah.
(**)
