Ambon, SALAWAKU – Sekjen Kemenag RI Nizar Ali meresmikan Gedung Muzdalifah Asrama Haji Transit Maluku, Minggu (7/3).
Peresmian gedung yang dibangun menggunakan skema pembiayaan SBSN ini ditandai dengan pemukilan tipa dilanjutkan dengan pengguntingan pita gedung asrama haji.
Selain Gedung Muzdalifah, Sekjen bersama Gubernur Maluku Murad Ismail juga menandatangani batu prasasti peresmian Gedung Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku, Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu dan Gedung Asrama Siswa Terpadu MAN 2 Seram Bagian Timur.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan silaturahmi Sekjen dan Gubernur Maluku bersama tokoh lintas Agama Maluku.
Sekjen, H. Nizar dalam konferensi pers usai peresmian mendorong percepatan Provinsi Maluku dijadikan embarkasi haji. Baginya, wilayah ini merupakan pintu gerbang di kawasan timur untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.
“Bisa dan tidak bisa tidak. Wilayah ini cukup strategis untuk dijadikan embarkasi dan Ambon akan menjadi titik kumpul bagi tiga provinsi itu untuk terbang langsung ke Arab Saudi,” jelasnya.
Namun ia mengatakan, percepatan ini harus didukung semua pihak agar proses revitalisasi Bandara Pattimura Ambon segera dilakukan.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya berpesan kepada Kanwil Kemenag Maluku dan jajarannya di Kabupaten dan Kota untuk selalu berkoordinsi, konsolidasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji sehingga mampu memberikan pelayana terbaik bagi calon jemaah haji.
“Selain itu harus memelihara gedung ini untuk kenyamanan jamaah haji,” pungkas Gubernur
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis pada dalam laporannya mengatakan, segala persyaratan untuk memenuhi terbentuknya embarkasi haji sudah hampir dipenuhi.
Sebagai contohnya, gedung yang dinamai Wisma Muzdalifah ini mampu menampung satu kloter dalam satu fase pemberangkatan dan fasilitas asrama lainnya telah memenuhi persyaratan yang ada.
“DPRD Provinsi juga telah merancang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam waktu dekat akan dibahas dan ditetapkan menjadi Perda,” jelasnya.
Diharapkan, segala persyaratan lainnya untuk menunjang embarkasi haji di Maluku didorong dan diupayakan semaksimal mungkin, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Agama sendiri.
Turut hadir, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan jajarannya di Komis I dan IV, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang beserta pimpinan OPD, Forkopimda Maluku, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, pimpinan Perguruan Tinggai Keagamaan (PTK) Maluku, Kepala BDK Ambon, Ormas dan Ormas Islam beserta pejabat ASN Kanwil Kemenag Maluku. (RS)
