Kontribusi Perikanan Puluhan Triliun ke APBN,Namun Maluku Tetap Miskin – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua mengatakan, sangat ironi Provinsi Maluku, saat ini menjadi proinso nomor empat termiskin di Indonesia, padahal memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar.
Menurut Zeth Sahuburua, rakyat Maluku sebenarnya tidak perlu miskin, jika pengelolaan kekayaan alamnya benar-bener berpihak pada orang Maluku.
“Tapi kemiskinan terjadi karena aturan yang memiskinkan kita,” kata Zeth Sahuburua kepada SP, di sela-sela kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan bagi masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ambon.
Zeth Sahuburua mengatakan, produksi ikan secara nasional antara 8 – 10 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, Provinsi Maluku menghasilkan 1,7 juta ton per tahun. Artinya Maluku menyumbang 26,25 persen produksi ikan nasional
“Tapi yang dikembalikan kepada kita di Maluku, tidak sebanding dengan kekayaan yang kita hasilkan,” katanya.
Kontribusi Perikanan Puluhan Triliun ke APBN
Dia mengatakan, bantuan pemerintah melalui APBN ke Maluku hanya Rp 300 miliar, padahal nilai jual produksi ikan dari Maluku mencapai puluhan triliunan.
“Sumbangan APBN 300 miliar itu, juga tidak utuh karena ada yang harus diberikan juga untuk Urusan Pelaksana Teknis (UPT) ke pusat, padahal ini daerah otonomi kenapa tidak diserahkan saja utuh ke Maluku,” ujarnya.
Bantuan pemerintah pusat kepada rakyat Maluku , bernilai kecil, karena dihitung berdasarkan luas wilayah daratan bukan luas laut. “Padahal daratan Maluku hanya 7,4% sementara luas laut mencapai 92,6%, dan jumlah penduduk hanya 1,8 juta,” katanya.
Sebagai provinsi kepulauan, di Maluku terdapat 1.342 pulau tersebar di 11 kabupaten dengan lebih dari 100 kecamatan dan sekitar 1.000 desa.
Menurut Zeth Sahuburua, kebijakan pembangunan Maluku oleh pemerintah pusat, seperti istilah “ lepas kepala, tapi ekor tetap dipegang”, supaya tetap dikontrol. “Jawa itu masa lalu, masa depan Indonesia ada di wilayah timur,” katanya.
Wagub mengatakan dalam pembangunan Maluku dengan 1.342 pulau, pemerintah setempat memfokuskan pelayanan pada 12 gugus pulau. Karena kalau tidak, maka ribuan pulau itu tidak bisa disinggahi.
Dia menyatakan, jika kita kelilingi pulau-pulau di Maluku, membutuhkan waktu enam bulan baru bisa menjangkau semua pulau.
“Sistem pembangunan Maluku lainnya adalah sistem laut pulau, karena laut menghubungkan kita,” ujarnya.
Karena laut adalah asset Maluku, lanjutnya, maka kebijakan dengan mendasari pada aspek provinsi kepulauan tetap menjadi perjuangan bersama masyarakat Maluku.
Ia mengatakan, ribut-ribut di Aceh maka Aceh bisa memperoleh kebijakan otonomi khusus, ribut-ribut di Papua, maka Papua juga dapat otonomi khusus. “Maluku tidak pernah ribut-ribut, karena tetap komitmen dengan NKRI,” katanya.
Sementara Sekretaris BPSDMP KP Dr Rina mengatak kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan ini tidak lepas dari peran teknologi informasi yang sudah dikembangkan.
“Upaya peningkatan daya saing melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan website, diharapkan dapat merealisasikan dengan cepat visi dan misi KKP,” kata Rina.
Dia mengatakan, kegatan pendampingan peningkatan kelas kelompok perikanan dan workshop pemutakhiran validasi dan evaluasi data simluhdaya KP tahun 2016, menjadi kegiatan yang sangat strategis dan penting bagi pengembangan sistem penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelauatan dan perikanan.
Kegiatan itu diikuti peserta dari 45 kabupaten/kota di 8 provinsi, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. (Source : Diolah dari Berbagai Sumber);
