BANTAH TUDUHAN TERLIBAT SK BODONG, GS SIAP TEMPUH JALUR HUKUM: “SAYA HANYA MEMBANTU, BUKAN MEMBUAT SK
Ambon, Salawaku– Polemik dugaan penerbitan 45 surat keputusan (SK) kenaikan pangkat ASN bermasalah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki babak baru. Setelah Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena membeberkan hasil pemeriksaan Inspektorat, seorang perempuan berinisial GS yang disebut dalam pusaran kasus tersebut akhirnya angkat bicara dan menyampaikan bantahan atas sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Tak hanya membantah, GS bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ia menilai sejumlah informasi yang berkembang di publik tidak sesuai dengan keterangan yang telah disampaikannya saat menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Ambon.
Pernyataan GS disampaikan melalui siaran pers yang diterima redaksi Media Grup Citra Maluku, Selasa (10/11/2026). Dalam keterangannya, GS mengaku selama ini memilih diam dengan harapan persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik. Namun, karena pemberitaan yang berkembang dinilai turut menyeret nama suami dan keluarganya, ia akhirnya memutuskan memberikan klarifikasi terbuka.
GS bahkan menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena karena telah membuka persoalan tersebut melalui konferensi pers pada Senin (9/11/2026). Namun, ia menyayangkan sejumlah poin yang disampaikan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan keterangannya kepada tim pemeriksa Inspektorat.
“Saya bukan membela diri ataupun membenarkan apa yang saya katakan. Tetapi, inilah waktunya saya berbicara,” ungkapnya.
Salah satu tuduhan yang dibantah GS adalah informasi bahwa dirinya mendatangi sejumlah sekolah untuk menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat dengan membawa surat tugas dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Ia menegaskan, kedatangannya ke sejumlah sekolah bukan atas inisiatif menawarkan jasa, melainkan memenuhi undangan kepala sekolah dengan seizin pimpinan tempatnya bekerja saat itu. Bahkan, kedatangannya disebut turut didampingi pengawas atas permintaan pihak terkait.
GS juga meluruskan bahwa bantuan yang diberikan bukan terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), melainkan membantu penyelesaian pengelolaan kinerja melalui Ruang GTK.
“Saya tidak menawarkan diri. Saya datang atas undangan mereka dan didampingi pengawas atas permintaan yang bersangkutan. Ini bukan terkait SKP, tetapi membantu menyelesaikan pengelolaan kinerja di Ruang GTK. Ruang GTK dengan SKP itu dua hal yang berbeda,” tegasnya.
Ia juga membantah informasi yang menyebut dirinya mengenakan pakaian Korpri maupun membawa surat tugas ketika mendatangi sekolah.
Menurutnya, dirinya bukan ASN sehingga tidak memiliki pakaian Korpri. Bahkan, ia mengaku tidak pernah melihat secara fisik surat tugas sebagaimana yang diberitakan.
Terkait penyusunan angka kredit konvensional, GS tidak menampik dirinya pernah membantu sejumlah guru membuat dokumen tersebut secara manual.
Namun, ia menegaskan proses itu dilakukan atas permintaan guru dan bukan dengan mengakses atau mengubah data kepegawaian dalam sistem.
“Angka kredit konvensional itu saya buat secara manual, kemudian saya serahkan lagi ke Pak Jondri untuk diinput. Saya tegaskan, saya bukan ASN dan tidak bisa membuka sistem apa pun,” jelasnya.
GS juga membantah tudingan bahwa dirinya membuka akun MyASN milik para guru untuk melakukan perubahan data. Ia menyebut akun yang pernah dibuka adalah ID Belajar, bukan MyASN.
Menurutnya, tidak pernah ada paksaan terhadap guru untuk menyerahkan akun maupun akses pribadi mereka kepadanya.
Mengenai 45 SK kenaikan pangkat yang kini menjadi temuan Inspektorat, GS secara tegas membantah dirinya sebagai pihak yang membuat maupun mencetak dokumen tersebut.
Ia mengklaim SK yang belakangan dipersoalkan justru diperolehnya dari seorang pihak berinisial JM, yang disebutnya bernama Jondri Mursalin.
GS juga menjelaskan bahwa proses pengurusan angka kredit dan dokumen lainnya selanjutnya berhubungan langsung antara guru dengan JM. Dirinya mengaku hanya membantu pada tahap pembuatan angka kredit secara manual.
“SK yang beredar dan dikatakan SK bodong itu saya dapatkan dari Pak Jondri Mursalin, bukan saya yang membuat, mencetak ataupun melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada saya selama ini,” ungkapnya.
GS turut memberikan klarifikasi mengenai sejumlah uang yang disebut diterimanya dari guru maupun kepala sekolah.
Ia tidak membantah adanya uang yang diterima. Namun, menurutnya, uang tersebut diberikan secara sukarela sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, bukan atas permintaan dirinya.
Ia juga mengakui pernah menerima titipan uang dari para guru untuk kemudian diserahkan kepada JM dalam proses pengurusan dokumen.
GS bahkan membeberkan pertemuan terakhirnya dengan JM yang menurut keterangannya berlangsung pada 18 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 WIT di Kafe Yoas.
Dalam pertemuan tersebut, GS mengaku menyerahkan uang sebesar Rp13,2 juta dalam sebuah amplop. Ia menyebut amplop itu juga berisi catatan nama-nama guru yang menitipkan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih karena mendapat informasi bahwa SK mereka segera terbit.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap informasi yang menyebut JM telah memblokir kontaknya sejak 4 Juni 2026.
GS mengklaim masih bertemu dengan JM pada 18 Juni 2026. Keterangan tersebut merupakan pengakuan GS yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak yang disebut.
Hal lain yang membuat GS merasa keberatan adalah informasi yang dinilainya turut mengarahkan dugaan keterlibatan suaminya, LR, yang merupakan ASN di BKPSDM Kota Ambon.
Ia menegaskan, suaminya tidak memiliki keterlibatan sebagaimana yang berkembang dalam pemberitaan. Bahkan, menurut GS, sejak awal suaminya justru mendorong agar persoalan tersebut diproses melalui jalur hukum.
GS juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara admin e-Kinerja dan admin SIASN.
Menurutnya, e-Kinerja berkaitan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sedangkan pengurusan kenaikan pangkat melalui SIASN berada pada bidang mutasi dan kepangkatan BKPSDM.
Ia menyebut pengelolaan SIASN berada pada pihak yang berbeda dan bukan dalam kewenangannya maupun suaminya.
“Ini yang menjadi persoalan, sebab untuk akses ke dalam sistem itu saya sama sekali tidak ada. Begitupun dengan LR, suami saya yang merupakan ASN di BKPSDM,” katanya.
Siap Tempuh Jalur Hukum
GS menegaskan, keputusan membawa persoalan ini ke ranah hukum diambil karena dirinya merasa nama baik pribadi dan keluarganya semakin dirugikan oleh informasi yang berkembang.
Ia mengaku tidak ingin terus berdiam diri ketika tudingan yang diarahkan kepadanya dinilai telah meluas dan menyeret keluarganya.
“Dengan berdiam diri, semakin nama baik keluarga saya dicoreng. Maka langkah hukum yang saya tempuh untuk mendapatkan keadilan dan sebagai warga negara saya patuh pada aturan hukum,” tegasnya.
GS juga menyampaikan permohonan maaf kepada para ASN yang pernah dibantunya secara sukarela apabila persoalan tersebut menimbulkan dampak bagi mereka.
Sebelumnya, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengungkapkan hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan 45 SK kenaikan pangkat yang diduga tidak melalui prosedur resmi kepegawaian.
Dokumen tersebut diduga tidak tercatat dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tidak dilengkapi Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagaimana mekanisme kenaikan pangkat ASN.
Bodewin menyatakan hasil pemeriksaan internal akan ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dengan munculnya bantahan GS, kasus ini kini membutuhkan penelusuran lebih lanjut, termasuk menguji keterangan para pihak, aliran uang, proses penerbitan dokumen, serta pihak yang memiliki kewenangan mengakses sistem kepegawaian.
Seluruh pengakuan dan bantahan GS tersebut merupakan versi yang bersangkutan dan belum menjadi kesimpulan hukum. Klarifikasi dari JM, LR, maupun pihak-pihak lain yang disebut masih diperlukan agar persoalan 45 SK kenaikan pangkat tersebut dapat terungkap secara utuh.
