45 SK Kenaikan Pangkat Bermasalah, Pemkot Ambon Bidik Jalur Hukum
Ambon, Salawaku– Dugaan praktik penerbitan dokumen kepegawaian ilegal di lingkungan Pemerintah Kota Ambon semakin serius. Hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan sedikitnya 45 Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diduga tidak sesuai prosedur resmi. Temuan tersebut juga mengungkap potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan Pemkot tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti sebatas pemeriksaan internal. Seluruh hasil audit Inspektorat akan dibawa ke ranah hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan maupun pendistribusian dokumen bermasalah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bodewin dalam keterangan pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), didampingi Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette dan Kepala Inspektorat Selly Kalahatu.
Bodewin menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, puluhan SK tersebut tidak melewati mekanisme administrasi kepegawaian sebagaimana mestinya. Proses penerbitannya diduga tidak melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), termasuk tahapan verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Padahal, setiap usulan kenaikan pangkat harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi BKN hingga mendapatkan Pertimbangan Teknis (Pertek). Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting sebelum SK kenaikan pangkat diterbitkan.
Ironisnya, Inspektorat justru menemukan dokumen yang diduga dibuat menyerupai produk administrasi resmi dari pejabat berwenang.
Berdasarkan keterangan sejumlah guru yang dimintai klarifikasi, seorang perempuan berinisial G diduga menjadi pihak yang menyerahkan SK tersebut kepada mereka. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung, Pemkot belum berhasil mengidentifikasi pihak yang mencetak atau membuat dokumen dimaksud.
Inspektorat juga menemukan indikasi keterlibatan sejumlah pihak dengan peran berbeda. Meski begitu, Bodewin menegaskan, penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana harus melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
“Kita tidak ingin berhenti pada pemeriksaan internal. Hasil ini akan kita tindak lanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar seluruh pihak yang terlibat bisa diperiksa,” tegasnya.
Selain menyiapkan laporan hukum, Bodewin meminta BKPSDM melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi kepegawaian. Seluruh dokumen, terutama SK kenaikan pangkat yang diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, harus ditelusuri kembali.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada lagi dokumen kepegawaian yang diterbitkan tanpa prosedur dan kewenangan yang sah.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly Kalahatu, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pihaknya masih berada dalam batas kewenangan audit internal.
Karena itu, Inspektorat hanya menyampaikan indikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak memiliki kewenangan menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.
Terkait potensi kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta, Pemkot akan menindaklanjutinya melalui mekanisme penyelesaian dan pengembalian kerugian keuangan daerah setelah hasil pemeriksaan ditetapkan.
Dengan ditemukannya 45 SK bermasalah, perhatian kini tertuju pada proses penegakan hukum. Aparat diharapkan mampu menelusuri siapa pembuat dokumen, bagaimana mekanisme penyerahannya, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Pemkot Ambon pun dituntut membuka persoalan ini secara transparan agar dugaan penyalahgunaan administrasi kepegawaian tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola birokrasi daerah.
