Ambon, Salawaku – Menyikapi hasil pertemuan HMI Cabang Ambon dengan DPRD Kota Ambon pada Senin, (13/1) kemarin, Sekretaris Bidang Ekonomi dan Politik HMI Cabang Ambon Kabir Latupono, menilai kinerja DPRD Kota Ambon tidak maksimal atau dengan kata kasarnya bisa disebut “gagal” dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan.
Hal ini dikarenakan pada pembahasan tentang pembangunan gerai Indomaret dan Alfamidi pada pertemuan tersebut, DPRD Kota Ambon dalam penyampaiannya bahwa tidak tau terkait kuota pembangunan Indomaret dan Alfamidi dikota Ambon dengan alasan bahwa itulah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengenai kuota pembangunan Gerai Indomaret dan Alfamidi.
Menurut Latupono, dari jawaban itu dapat dinilai bahwa DPRD kota Ambon tidak maksimal dalam fungsinya. Mestinya DPRD Kota Ambon lebih aktif dan lebih peka dalam mengawasi kinerja dan kebijakan Pemkot Ambon, agar birokrasi Kota Ambon dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tidak bersifat semena-mena, sehingga Pemkot Ambon juga dapat berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
“Kok bisanya sebagai lembaga pengawasan untuk pemerintah kota Ambon, tidak tau tentang kuota pembangunan Gerai Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon,” heran Latupono kepada media ini, Selasa (14/1).
Latupono Berjanji, sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi protes kemarin, dirinya bersama rekan-rekannya akan kembali melakukan aksi berikutnya terkait kinerja DPRD Kota Ambon apabila data dan informasi telah dikantongi.
“Aksi protes kemarin sejatinya belum final dari pada perjuangan HMI dalam menyuarakan keberadaan Gerai indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon,” pungkas Latupono
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang berasal dari HMI Cabang Ambon melakukan aksi demo terkait kebijakan Pemkot Ambon yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat.
Dalam aksinya mahasiswa menuntut untuk segera menutup lokalisasi Tanjung Batu Merah, mengurangi pembangunan gerai Indomaret dan Alfamidi dan mendesak Polresta Pulau Ambon dan PP Lease untuk mempercepat penanganan kasus SPPD fiktif di sejumlah SKPD.
Koordinator aksi Mukadam Rumasukun Senin (13/01), menjelaskan menjamurnya pembangunan gerai Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon membuat seluruh pedagang pengusaha lokal merasahkan dampak kerugian karena penghasilan mereka berkurang secara dratis.
“Kami meminta DPRD Kota Ambon bisa mengakomodir tuntutan yang kami sampaikan, khususnya untuk penghentian penambahan gerai Indomaret dan Alfamidi. Bagi kami, DPRD sebagai wakil rakyat tidak mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat karena menyetujui pembangunan gerai yang sampai saat ini hampir mencapai 100 gerai tanpa melihat dampaknya pada pengusaha kecil,” ujar Rumasukun.
Mahasiswa yang datang ke gedung DPRD sekitar pukul 13: 30 WIT ini membawakan beberapa spanduk dan juga bendera HMI dan melakukan orasi di depan halaman kantor tersebut sebelum masuk dan bertemu langsung dengan beberapa anggota DPRD di ruang rapat kantor DPRD Kota Ambon. (*)
