BUKTI KOMUNIKASI DAN FOTO MEDIS DIBONGKAR KE MDP, KORBAN eR’eL CLINIC PERTANYAKAN KETERANGAN PIHAK KLINIK
Ambon, Salawaku– Persoalan dugaan malpraktik tindakan kecantikan di eR’eL Clinic Ambon memasuki babak baru. Korban, Inneke Tandiari, melalui kuasa hukumnya, Mona Lappy, membeberkan sejumlah bukti kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Bukti yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kronologi tindakan suntik mesoterapi yang berujung komplikasi pada wajah korban, tetapi juga mencakup dokumentasi medis, foto kondisi luka, percakapan elektronik hingga persoalan dokumen pembiayaan operasi sebesar Rp50 juta.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Ambon, Senin (9/11/2026), Mona mengatakan, pihaknya ingin MDP melihat secara utuh persoalan yang dialami kliennya. Sebab, menurut korban, terdapat sejumlah kejanggalan dan ketidaksesuaian informasi dalam penjelasan yang disampaikan pihak eR’eL Clinic.
Bahkan, korban menduga sebagian percakapan elektronik yang sebelumnya menjadi bagian dari komunikasi dengan pihak klinik telah dihapus.
Hal ini menjadi salah satu poin yang dipersoalkan karena komunikasi tersebut dinilai penting untuk menelusuri kronologi tindakan, keluhan medis, penjelasan mengenai produk yang digunakan hingga pembicaraan terkait tanggung jawab pengobatan.
“Korban menyampaikan sejumlah bukti dan menjelaskan hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan informasi yang selama ini disampaikan. Termasuk komunikasi yang menjadi bagian penting dalam mengungkap persoalan ini,” demikian penjelasan yang disampaikan pihak kuasa hukum.
IDENTITAS PRODUK DAN METODE PENYUNTIKAN DIPERTANYAKAN
Inneke mengungkapkan, persoalan bermula ketika dirinya menjalani tindakan suntik mesoterapi di eR’eL Clinic Ambon.
Sebelum tindakan, ia menghubungi dr. Lisa H. Asali, M.Kes-Est., melalui WhatsApp sekitar pukul 15.00 WIT untuk menanyakan jadwal suntik meso.
Sekitar pukul 17.30 WIT, Inneke telah berada di klinik dan menjalani konsultasi dengan dr. Rani P. Asali, M.Biomed.
Setelah konsultasi, korban dibawa ke ruang tindakan. Ia diminta berbaring, kemudian seorang perawat datang membawa sekitar empat sampai lima alat suntik berisi cairan yang selanjutnya disuntikkan pada bagian pipi dan bawah dagu.
Dua hari setelah penyuntikan, Inneke mengaku mengalami demam dan mulai merasakan munculnya benjolan kecil pada wajah.
Keluhan tersebut disampaikan kepada dokter pada 30 Maret 2025. Namun, benjolan justru semakin membesar, terasa sakit dan mengalami peradangan.
Pada 1 April 2025, korban kembali mendatangi klinik. Menurut pengakuannya, saat itu dilakukan penyuntikan anestesi dan penyayatan untuk mengeluarkan benjolan tanpa penjelasan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan dilakukan.
Kejanggalan lain muncul ketika korban meminta penjelasan mengenai produk yang disuntikkan.
Pada 7 April 2025, Inneke meminta foto dan nama produk kepada dokter. Belakangan, ia memperoleh informasi bahwa produk tersebut bernama V-Light Solution.
Namun, setelah meminta foto kemasan dan memeriksa informasi produk, korban mengaku menemukan petunjuk penggunaan yang menurutnya menggunakan metode pengolesan, bukan penyuntikan.
Ia juga mempertanyakan perbedaan penyebutan nama produk V-Light Solution dan Dermaqual.
“Saya ingin mengetahui produk apa sebenarnya yang disuntikkan kepada saya, apa kandungannya, bagaimana izin edarnya dan apakah penggunaannya memang sesuai dengan tindakan yang dilakukan,” ungkap Inneke.
KONDISI MEDIS BERUJUNG PEMERIKSAAN DI JAKARTA
Setelah komplikasi semakin serius, korban kemudian dibawa ke Jawa untuk mendapatkan penanganan lanjutan.
Pada 10 April 2025, Inneke mengaku kembali menjalani tindakan medis di Sidoarjo. Dalam tindakan tersebut, menurut keterangannya, dilakukan penyayatan untuk mengeluarkan benjolan yang disebut telah membesar hingga sebesar bola pingpong.
Namun, rasa sakit masih dirasakan setelah tindakan tersebut.
Inneke kemudian menuju Jakarta untuk memperoleh pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) yang disampaikan korban, ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening serta kumpulan nanah (pus) dan darah pada jaringan lemak.
Korban juga mempertanyakan keputusan penyuntikan produk yang disebutnya mengandung DCA, mengingat dirinya memiliki riwayat gangguan tiroid.
Menurut Inneke, persoalan riwayat kesehatan semestinya menjadi bagian penting dalam pertimbangan medis sebelum tindakan dilakukan.
DOKUMEN Rp50 JUTA DAN TUDINGAN MEMINTA UANG DIBANTAH
Selain persoalan medis, korban juga meluruskan polemik mengenai uang Rp15 juta, tawaran Rp25 juta hingga pembiayaan operasi Rp50 juta.
Inneke membantah meminta kompensasi dengan nominal tertentu.
Ia menjelaskan, uang Rp15 juta yang diminta merupakan penggantian biaya pengobatan selama berada di Jakarta, termasuk tiket perjalanan, akomodasi hampir dua minggu dan kebutuhan lainnya.
Sementara itu, tawaran Rp50 juta untuk biaya operasi, menurut korban, justru disampaikan lebih dahulu oleh pihak dokter melalui komunikasi pada 3 Mei 2025.
Inneke mengaku kemudian meminta tambahan Rp15 juta sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Persoalan semakin rumit ketika perwakilan PT Pesona Prima Alam bernama Abi datang membawa dokumen yang harus ditandatangani korban.
Inneke mengaku mempertanyakan isi dan tujuan dokumen tersebut karena belum mengetahui apakah dokumen itu merupakan perjanjian atau surat perdamaian.
Ia meminta agar dokumen difoto dan dikirimkan terlebih dahulu untuk dipelajari.
Menurut penjelasan yang diterimanya dari Abi, dokumen tersebut dibuat atas arahan dr. Rani, sedangkan Abi hanya diminta mencetak dan membawanya untuk diserahkan kepada korban.
Karena itu, Inneke membantah apabila dirinya disebut terus-menerus menghubungi dokter untuk meminta uang.
Ia menegaskan, yang diminta adalah pertanggungjawaban atas biaya pengobatan dan dampak medis yang dialaminya.
FOTO LUKA JADI BANTAHAN KLAIM SEMBUH DUA BULAN
Korban juga mempersoalkan informasi yang menyebut kondisi lukanya telah pulih atau kembali mulus dalam waktu dua bulan.
Inneke menyatakan memiliki dokumentasi foto yang memperlihatkan benjolan dan pembengkakan masih terlihat pada 30 April 2025.
Bahkan, ketika bertemu dokter bedah pada 3 Mei 2025, kondisi tersebut menurutnya masih tampak jelas.
Dokumentasi tersebut, kata korban, menjadi salah satu bukti yang ingin ditunjukkan untuk membantah informasi mengenai pemulihan dalam waktu dua bulan.
Ia berharap MDP tidak hanya melihat persoalan dari sisi komunikasi antara korban dan pihak klinik, tetapi juga menelusuri tindakan medis, identitas produk, kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan serta tanggung jawab pihak-pihak terkait.
