Sebarkan Data Pribadi dan Dugaan Pencemaran Nama Baik Korban, Kuasa Hukum Inneke Polisikan Pihak ER’eL Clinic ke Polda Maluku
Ambon, Salawaku– Persoalan dugaan malpraktik yang dialami Inneke Tandiari di eR’eL Clinic kembali bergulir. Kali ini, persoalan tersebut merembet pada dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP) yang menyeret pihak klinik ke ranah hukum.
Mona Lappy selaku kuasa hukum Inneke Tandiari mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan dugaan penyebaran data pribadi kliennya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku pada 29 Oktober 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan dibukanya identitas pribadi Inneke kepada publik dalam sebuah kegiatan konferensi pers yang dilakukan pihak eR’eL Clinic.
Menurut kuasa hukum, dalam konferensi pers tersebut pihak klinik diduga memperlihatkan dokumen yang memuat data pribadi korban, termasuk surat perdamaian versi pihak klinik.
Dokumen yang dipertontonkan itu disebut memuat sejumlah informasi pribadi, mulai dari nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga identitas lainnya.
“Data pribadi klien saya dibuka di hadapan publik. Mulai dari nama, alamat, NIK, foto hingga tanda tangan. Bahkan foto saat klien saya memegang surat juga dipertontonkan tanpa di-blur,” ungkap kuasa hukum.
Ia menilai, tindakan tersebut patut dipersoalkan karena menyangkut hak privasi dan perlindungan data pribadi seseorang.
Tak hanya itu, foto korban serta tanda tangan yang bersangkutan juga disebut ikut diperlihatkan kepada publik tanpa dilakukan penyamaran atau penyuntingan (blur).
Bahkan, menurut kuasa hukum, terdapat foto yang memperlihatkan korban sedang memegang surat tersebut dan turut ditampilkan tanpa perlindungan terhadap identitasnya.
Kuasa hukum bahkan menyayangkan cara identitas kliennya ditampilkan kepada publik seolah-olah sedang berhadapan dengan suatu perkara yang menempatkannya sebagai pihak yang harus dipermalukan.
“Seperti buronan saja klien saya dibuat. Padahal, dia adalah korban yang sedang memperjuangkan haknya atas dugaan tindakan medis yang dialaminya,” tegasnya.
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyebaran data pribadi tersebut ke Krimsus Polda Maluku.
Laporan ini menjadi persoalan hukum tersendiri di tengah polemik dugaan malpraktik yang sebelumnya mencuat dan kini masih diperjuangkan pihak korban.
Kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi, termasuk mengusut pihak yang bertanggung jawab atas penayangan dokumen dan identitas korban kepada publik.
Dugaan Pencemaran Nama Baik
Tak hanya itu, kuasa hukum juga membantah proses pembuatan surat perjanjian damai sebagaimana ditampilkan pihak klinik. Menurutnya, surat tersebut bukan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, melainkan telah disiapkan oleh Dokter Rani atau pihak klinik, kemudian melalui Abi diminta untuk dibawa kepada Inneke agar ditandatangani.
Karena itu, pihak kuasa hukum mempertanyakan proses penyusunan hingga penandatanganan surat tersebut. Mereka menilai perlu ada penjelasan mengenai bagaimana surat perdamaian itu dibuat dan apakah benar seluruh isinya telah disepakati secara bebas oleh kedua belah pihak.
