Produk Dipertanyakan, Luka Tak Kunjung Pulih: Inneke Bongkar Kronologi Dugaan Malpraktik eR’eL Clinic
Ambon, Salawaku– Persoalan dugaan malpraktik tindakan kecantikan di eR’eL Clinic Ambon kembali menjadi sorotan. Kali ini, korban Inneke Tandiari membuka sejumlah fakta yang menurutnya masih menyisakan tanda tanya, mulai dari identitas produk mesoterapi yang disuntikkan, komplikasi medis yang dialami, hingga persoalan tanggung jawab biaya pengobatan.
Didampingi kuasa hukumnya, Mona Lappy, Inneke membeberkan kronologi panjang tindakan suntik meso yang awalnya bertujuan mempercantik wajah, tetapi justru berujung pada pembengkakan, peradangan hingga ditemukannya kumpulan nanah pada jaringan wajah dan bawah dagu.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/11/2026), Inneke menegaskan, persoalan yang dihadapinya bukan sekadar komplikasi setelah tindakan kecantikan. Ada sejumlah hal yang menurutnya harus dijawab secara terbuka oleh pihak klinik maupun perusahaan penyedia produk.
Salah satu yang paling dipersoalkan adalah jenis produk yang digunakan serta kesesuaian petunjuk penggunaannya dengan metode penyuntikan.
AWALNYA INGIN PERAWATAN, BERUJUNG PEMBENGKAKAN
Inneke mengisahkan, sebelum menjalani tindakan, dirinya menghubungi dr. Lisa H. Asali, M.Kes-Est., melalui WhatsApp sekitar pukul 15.00 WIT untuk menanyakan jadwal suntik mesoterapi.
Namun, pesan tersebut baru mendapat balasan sekitar pukul 19.00 WIT. Sebelumnya, sekitar pukul 17.30 WIT, dirinya telah berada di klinik dan menjalani konsultasi dengan dr. Rani P. Asali, M.Biomed.
Setelah konsultasi, korban dibawa ke ruang tindakan. Ia diminta berbaring, kemudian seorang perawat datang membawa sekitar empat sampai lima alat suntik berisi cairan untuk disuntikkan ke bagian pipi dan bawah dagu.
“Setelah konsultasi dengan dokter Rani, saya dibawa ke ruang tindakan. Saya diminta berbaring, kemudian seorang suster datang membawa sekitar empat sampai lima alat suntik berisi cairan untuk disuntikkan ke bagian pipi dan bawah dagu saya,” ungkapnya.
Dua hari setelah penyuntikan, kondisi tubuhnya mulai mengalami perubahan. Inneke mengaku mengalami demam, disusul munculnya benjolan kecil pada wajah.
Pada 30 Maret 2025, dirinya menghubungi dr. Rani melalui pesan Instagram untuk menyampaikan keluhan. Namun, benjolan tersebut justru semakin membesar, terasa sakit dan mengalami peradangan.
Korban kemudian diminta datang ke klinik pada 1 April 2025, bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri.
Di klinik, menurut pengakuannya, tidak ada tenaga pendamping atau perawat. Hanya terdapat dua dokter.
“Saya kemudian dibaringkan, disuntik anestesi, lalu dilakukan penyayatan untuk mengeluarkan benjolan tersebut. Sebelumnya tidak ada penjelasan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan dilakukan,” bebernya.
NAMA PRODUK BERUBAH, PETUNJUK PENGGUNAAN JADI PERTANYAAN
Persoalan semakin serius ketika Inneke mulai meminta kejelasan mengenai produk yang disuntikkan ke wajahnya.
Pada 7 April 2025, ia mengaku meminta foto dan nama produk kepada dr. Rani. Karena belum memperoleh jawaban, pertanyaan serupa kemudian disampaikan kepada dr. Lisa.
Dalam pertemuan di klinik, korban mengaku baru mendapatkan informasi bahwa produk yang digunakan bernama V-Light Solution.
Namun, persoalan tidak berhenti di situ.
Pada 16 April 2025, Inneke kembali meminta foto kemasan produk. Dokter kemudian mengirimkan foto V-Light Solution.
Korban mengaku melakukan pengecekan melalui BPOM, tetapi tidak menemukan produk tersebut dalam daftar yang diperiksanya.
Sehari kemudian, setelah kembali meminta nomor registrasi BPOM, dirinya menerima dokumentasi produk. Dari kemasan yang diterimanya, Inneke mengaku menemukan petunjuk penggunaan dengan cara dioleskan, bukan disuntikkan.
Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan penyebutan nama produk, yakni V-Light Solution dan Dermaqual.
“Ini yang saya pertanyakan. Produk apa sebenarnya yang disuntikkan kepada saya? Saya ingin mengetahui identitas produk, kandungan, izin edar dan apakah memang penggunaannya sesuai dengan tindakan yang dilakukan,” ujarnya.
Bagi Inneke, penjelasan mengenai identitas produk menjadi penting karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan langsung ke bagian wajah.
Ketika kondisi benjolan semakin membesar, pihak dokter kemudian menawarkan agar dirinya dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan.
Inneke mengaku sempat meminta dirujuk ke Jakarta. Namun, pihak dokter menyarankan Surabaya dengan alasan terdapat trainer produk di daerah tersebut.
Korban selanjutnya dibawa menemui pihak yang disebut sebagai trainer di Sidoarjo, Jawa Timur.
Iapun membeberkan dirinya kembali menjalani tindakan medis. Namun, menurut pengakuannya, benjolan justru semakin membesar.
“Ini tanggal 10 April 2025, itu ada tindakan medis yang lebih elstrim lagi, oleh pihak trainernya. Korban ditutupi matanya pake kain wrna hijau dlm kondisi dibaringkan di tempat tidur kemudian disayat kembali utk mengeluarkan benjolan sebesar nola pingpong, setelah itu dipindahkan ke salah satu hotel di sidoarjo, selanjutnya di tgl 11 April 2025 saya ditinggal pergi oleh dr.Lisa ke Jakarta selama 4 hari,” ceritanya sambil meneteskan air mata.
Pemeriksaan dan tindakan lanjutan dilakukan pada 10 April 2025. Sehari setelahnya, rasa sakit masih dirasakan cukup hebat, bahkan menjalar hingga telinga.
PEMERIKSAAN RSPI TEMUKAN NANAH DAN PEMBENGKAKAN KELENJAR
Tidak puas dengan penanganan sebelumnya, Inneke kemudian menuju Jakarta untuk mendapatkan pemeriksaan medis lanjutan.
Di Jakarta, dirinya mengaku menjalani pemeriksaan oleh tiga dokter estetika. Dari pemeriksaan tersebut, ia mendapat penjelasan bahwa benjolan yang dialami berkaitan dengan titik-titik kelenjar getah bening.
Korban kemudian disarankan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Inneke, ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening serta kumpulan nanah (pus) dan darah pada jaringan lemak.
Temuan tersebut semakin memperkuat keinginannya untuk mendapatkan penjelasan mengenai penyebab komplikasi yang dialami.
Inneke juga mengaku memperoleh informasi medis dan jurnal dari salah satu dokter estetika di Jakarta mengenai penggunaan produk DCA pada pasien dengan kondisi tiroid.
Karena memiliki riwayat gangguan tiroid, ia kemudian mempertanyakan kepada dr. Lisa mengapa produk tersebut tetap disuntikkan kepadanya.
“Saya mempertanyakan mengapa DCA tetap disuntikkan kepada saya, padahal saya pasien tiroid. Namun, dokter Lisa tidak dapat memberikan jawaban dan justru menyarankan saya berkonsultasi dengan dokter bedah,” ungkapnya.
Korban menilai riwayat kesehatannya merupakan hal penting yang semestinya menjadi bagian dari pertimbangan sebelum tindakan dilakukan.
Karena itu, ia meminta adanya penjelasan menyeluruh mengenai prosedur pemeriksaan awal, pertimbangan medis, produk yang digunakan hingga penanganan setelah muncul komplikasi.
TOLAK TAWARAN Rp25 JUTA, PERSOALKAN TANGGUNG JAWAB BIAYA PENGOBATAN
Selain persoalan medis, Inneke juga meluruskan polemik mengenai uang Rp15 juta, tawaran Rp25 juta dan pembiayaan operasi Rp50 juta.
Ia membantah meminta kompensasi dengan nominal tertentu.
Menurutnya, uang Rp15 juta yang diminta merupakan penggantian biaya selama menjalani pengobatan di Jakarta, termasuk tiket perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, akomodasi hampir dua minggu dan kebutuhan pengobatan lainnya.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan di Ambon pada 7 April 2025, pihak perusahaan PT Pesona Prima Alam sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh biaya akan ditanggung apabila dirinya dibawa ke Pulau Jawa untuk mendapatkan penanganan.
Karena itu, Inneke meminta penggantian berdasarkan bukti kuitansi.
“Saya tidak pernah meminta kompensasi dalam nominal tertentu. Yang saya minta adalah pertanggungjawaban atas tindakan medis dan dampak yang saya alami,” tegasnya.
Ia juga mengaku pernah ditawari uang Rp25 juta. Namun, tawaran tersebut ditolak karena dirinya menginginkan penggantian biaya sesuai bukti pengeluaran serta tanggung jawab biaya pengobatan sampai benar-benar sembuh.
Persoalan berlanjut pada 3 Mei 2025. Inneke mengaku dr. Lisa sendiri yang menghubunginya melalui telepon dan menyampaikan kesediaan memberikan biaya operasi.
Ketika ditanya mengenai perkiraan biaya operasi, korban menyebut angka sekitar Rp50 juta berdasarkan informasi dari dokter bedah.
Dalam percakapan tersebut, menurut Inneke, pihak dokter menyampaikan bahwa Abi, perwakilan PT Pesona Prima Alam, akan membawa uang Rp50 juta untuk biaya operasi.
Korban kemudian meminta agar Rp15 juta ditambahkan sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa Rp50 juta tersebut merupakan tawaran pembiayaan operasi dari pihak dokter, bukan permintaan kompensasi darinya.
Bahkan, Inneke menyarankan agar dana ditransfer terlebih dahulu dan tindakan operasi menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, khususnya pemeriksaan hormon tiroid, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan aman.
DOKUMEN Rp50 JUTA DIPERTANYAKAN
Inneke turut membantah tudingan bahwa dirinya terus-menerus menghubungi pihak klinik untuk meminta uang.
Menurutnya, justru dokter yang lebih dahulu menghubunginya untuk membicarakan pembiayaan operasi.
Ia juga mengungkapkan komunikasi terkait kedatangan Abi yang disebut telah menunggu di depan unit klinik sejak siang hingga sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WIT.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku diminta menunjukkan bukti pemeriksaan laboratorium atau invoice Prodia untuk memastikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan darah.
Namun, persoalan lain muncul ketika dirinya diminta menandatangani sebuah dokumen.
Inneke mengaku tidak mengetahui secara jelas isi dan tujuan dokumen tersebut. Karena itu, ia meminta agar dokumen difoto dan dikirimkan terlebih dahulu untuk dipelajari.
“Saya sempat menanyakan apakah dokumen itu surat perjanjian atau surat perdamaian. Saya ingin mengetahui dengan jelas dokumen apa yang akan saya tandatangani,” jelasnya.
Ia menyebut dokumen tersebut bukan dibuat olehnya. Berdasarkan penjelasan Abi kepadanya, dokumen itu dibuat atas arahan dr. Rani, sementara Abi hanya diminta mencetak dan membawanya untuk diserahkan kepada korban.
Dalam dokumen tersebut juga tercantum angka Rp50 juta yang menurut Inneke merupakan tawaran pembiayaan operasi dari pihak dokter.
KLAIM SEMBUH DUA BULAN DIBANTAH FOTO DOKUMENTASI
Hal lain yang menjadi keberatan korban adalah informasi mengenai kondisi luka yang disebut telah pulih atau kembali mulus dalam waktu dua bulan.
Inneke membantah klaim tersebut.
Ia mengaku memiliki dokumentasi foto yang memperlihatkan benjolan dan pembengkakan masih terlihat pada 30 April 2025.
Bahkan, ketika bertemu dokter bedah pada 3 Mei 2025, kondisi tersebut menurutnya masih tampak jelas.
“Saya memiliki bukti foto kondisi luka. Kalau disebut dalam dua bulan sudah mulus atau sembuh, itu tidak sesuai dengan dokumentasi yang saya miliki,” tegasnya.
Inneke mengaku seluruh foto dan komunikasi mengenai perkembangan kesehatannya telah disampaikan kepada pihak dokter.
Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi komunikasi mengenai uang, tetapi juga substansi utama, yakni kondisi kesehatan dan pertanggungjawaban atas tindakan medis yang dijalaninya.
GUGATAN DITOLAK, KORBAN TEMPUH BANDING DAN SIAPKAN LAPORAN PIDANA
Di tengah polemik yang belum selesai, persoalan ini juga telah memasuki ranah hukum.
Dalam perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2026/PN Amb, majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon melalui putusan yang dibacakan pada Rabu (21/10/2026), menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp334.000.
Namun, pihak korban tidak menerima begitu saja putusan tersebut.
Kuasa hukum korban, Mona Lappy, menyatakan telah mengajukan upaya hukum banding pada 26 Oktober 2026.
Permohonan banding tersebut kemudian diterima pada 27 Oktober 2026. Pemberitahuan kepada pihak lawan juga telah disampaikan melalui sistem e-Court sesuai ketentuan yang berlaku.
“Putusan pengadilan dijatuhkan pada 21 Oktober 2026. Yang mana menolak gugatan penggugat dan juga menolak eksekusi para tergugat untuk seluruhnya. Atas putusan tersebut, kami menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada 26 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 27 Oktober 2026, permohonan banding telah diterima,” jelas Mona.
Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan memori banding untuk disampaikan kepada pengadilan tingkat banding.
Tidak hanya melalui jalur perdata, Mona juga menyatakan pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum lainnya.
Di antaranya, melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Sementara itu, untuk dugaan pencemaran nama baik, pihaknya berencana menempuh jalur hukum melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
“Kami juga berencana meminta bantuan dan melibatkan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Ombudsman, Komnas Perempuan serta Komisi Yudisial (KY),” tegasnya.
Menurut Mona, langkah tersebut diperlukan agar seluruh proses, baik di Majelis Disiplin Profesi (MDP), laporan di Polda Maluku maupun proses persidangan, dapat dikawal secara terbuka.
Pihaknya ingin memastikan setiap tahapan berjalan transparan, objektif dan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan.
