Ambon Jadi Pilot Project Nasional, Pemkot Perkuat Sistem Digital Penyaluran Bansos
Ambon, Salawaku — Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, Bodewin mengungkapkan Kota Ambon dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bansos yang didorong pemerintah pusat.
“Ini menjadi sebuah kepercayaan sekaligus tantangan bagi Kota Ambon. Di tengah berbagai keterbatasan, kita dipercaya menjadi kota pilot project digitalisasi bantuan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam penyaluran bantuan selama ini terletak pada validitas data penerima manfaat. Akibatnya, masih ditemukan warga yang layak menerima bantuan namun tidak terdata, sementara masyarakat yang dinilai sudah mampu justru masih tercatat sebagai penerima bansos.
“Permasalahan ini muncul karena proses pendataan sebelumnya masih dipengaruhi unsur subjektivitas. Karena itu pemerintah mulai mendorong sistem digital agar proses pendataan lebih transparan dan akurat,” katanya.
Bodewin menegaskan penggunaan teknologi dalam tata kelola bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Sebelum bantuan disalurkan, pemerintah harus memiliki data penerima yang valid sehingga bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan ASN dan CPNS muda yang dilibatkan sebagai agen digitalisasi di lingkungan Pemkot Ambon. Menurutnya, generasi muda aparatur sipil negara memiliki semangat dan kemampuan untuk mendorong perubahan pelayanan publik berbasis teknologi.
“Saya percaya ASN dan CPNS muda mampu menjadi motor penggerak transformasi pelayanan publik yang lebih baik di Kota Ambon,” ungkapnya.
Selain membahas digitalisasi bansos, Bodewin turut memaparkan kondisi administrasi kependudukan di Kota Ambon. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kota Ambon mencapai 363.212 jiwa dengan capaian perekaman KTP elektronik sebesar 95,32 persen.
Meski demikian, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Berbagai upaya jemput bola sudah dilakukan, termasuk ke sekolah dan perguruan tinggi. Namun kesadaran masyarakat terkait penggunaan IKD masih perlu terus ditingkatkan,” katanya.
Bodewin berharap seluruh peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan secara serius agar implementasi digitalisasi bansos di Kota Ambon berjalan maksimal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ambon mungkin bukan kota besar, tetapi dalam kualitas pelayanan publik kita harus mampu bersaing dan menunjukkan kinerja terbaik,” tandasnya.
