Transformasi Pendidikan di Wilayah Kepulauan, Maluku Tengah Jadi Laboratorium Kebijakan Nasional
Ambon, Salawaku – Daerah dengan tantangan geografis ekstrem justru menjadi rujukan pembelajaran kebijakan publik. Sebanyak 27 peserta Post-Course Workshop bertema “Governance and Public Policy Making for Subnational Governments” melakukan kunjungan lapangan ke SDN 216 dan SDN 202 Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (27/1), untuk mempelajari praktik transformasi pendidikan di wilayah kepulauan dan pegunungan.
Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Maluku, NTB, NTT, Gorontalo, Kalimantan Utara, hingga enam provinsi di Tanah Papua, serta perwakilan kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kunjungan ini merupakan bagian dari program Short Course Australia Awards Indonesia (AAI) bekerja sama dengan Kemitraan Australia–Indonesia melalui program SKALA.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menjelaskan bahwa Maluku Tengah memiliki karakter wilayah yang sangat menantang, dengan 95,8 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4,2 persen daratan yang tersebar di Pulau Seram dan pulau-pulau kecil. Kondisi tersebut berdampak langsung pada layanan pendidikan bagi lebih dari 47.000 siswa yang dilayani oleh 395 SD dan 45 MI dengan dukungan 4.139 guru.
“Distribusi guru belum merata, kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan, dan akses teknologi sangat terbatas. Karena itu, kami memilih jalan kolaborasi,” ujar Zulkarnain saat menyambut peserta workshop di SDN 216.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kemudian membangun kemitraan strategis dengan program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) serta melibatkan ekosistem pendidikan lokal, mulai dari universitas, Kementerian Agama, BPMP, BGTK, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Kebudayaan, hingga komunitas masyarakat.
Sejumlah terobosan pun dilahirkan, di antaranya perluasan akses digital melalui kerja sama dengan SEAMOLEC dan SEAMEO QITEP in Science, serta pemanfaatan layanan satelit seperti Starlink untuk menghubungkan sekolah-sekolah di wilayah pegunungan dan kepulauan terpencil. Hingga kini, sebanyak 30 sekolah di daerah 3T telah terhubung dengan internet berkecepatan tinggi, mengakhiri keterisolasian yang berlangsung selama puluhan tahun.
“Kehadiran internet satelit ini mewujudkan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil selama lebih dari 80 tahun,” tambah Zulkarnain.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas guru menjadi fokus utama. Melalui Instruksi Bupati Nomor 420/04/INS/2025, seluruh guru diwajibkan mengikuti Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) berbasis KKG setiap pekan. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4,5 miliar untuk pelatihan guru berkelanjutan serta menata distribusi tenaga pendidik agar sekolah terpencil mendapat prioritas. Kebijakan ini berlaku inklusif bagi sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.
Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat signifikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun meningkat dari 99,07 persen pada 2023 menjadi 99,68 persen pada 2024. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan juga menunjukkan tren positif, dengan skor literasi siswa SD naik dari 43,51 menjadi 47,13 poin, serta numerasi meningkat dari 33,03 menjadi 44,28 poin dalam tiga tahun terakhir.
Pakar pendidikan FKIP Universitas Pattimura, Prof. Dr. Marleny Leasa, menegaskan bahwa penguatan literasi, numerasi, dan karakter merupakan fondasi utama pendidikan bermutu yang berdampak langsung pada prestasi akademik dan kesejahteraan sosial ekonomi jangka panjang.
Apresiasi juga datang dari Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, yang menyaksikan langsung praktik pembelajaran di SDN 216. Ia menyatakan kebanggaan Pemerintah Australia melalui Program INOVASI dalam mendukung penguatan ekosistem pendidikan dasar di Maluku Tengah.
“Pemerintah Australia akan terus mendukung upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan menyenangkan, termasuk di Maluku Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Dian Suryanata, peserta short course asal Kalimantan Utara, mengaku terinspirasi oleh komitmen dan implementasi kebijakan pendidikan di Maluku Tengah. “Saya melihat kepemimpinan daerah yang kuat dan pelaksanaan nyata di lapangan. Inilah yang membuat pendidikan dasar di Maluku terasa istimewa, bahkan setara dengan praktik baik di luar negeri,” tuturnya.
