Rakor Kemenimipas Resmi Dibuka,Kakanwil Bawa Misi Khusus PAS Maluku
Jakarta, Salawaku– Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro sampaikan tata kelola Manajemen Pemasyarakatan harus menjadi pilot project Nasional pada saat mengikuti rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Semester I Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (4/8/2025).
Ricky mengungkapkan kegiatan ini penting dilaksanakan guna merefleksikan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berdampak nyata.
“Tata kelola dukungan manajemen Pemasyarakatan diharapkan menjadi contoh nyata bagi lembaga dan kementerian negara lainnya sebagai Kementerian yang menerapkan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan terarah,”ungkap Ricky
Menurutnya dengan tata Kelola menajemen pemasyarakatan yang baik akan menentukan perjalanan pemasyarakatan kedepannya mengingat tantangan kedepan semakin berat. “kegiatan ini harus dijadikan momentum untuk kemajuan Kemenimipas termasuk Pemasyarakatan kedepannya,” ujarnya.
Sebelumnya Pelaksanaan Rakor ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Imipas. Penandatanganan ini sebagai wujud sinergi antar lembaga dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dibidang penegakan Hukum.
Setelah penandatanganan MoU tersebut, Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Rakor Dukungan Manajemen Kemenimipas Semester I Tahun 2025 yang mengangkat tema “Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA” dengan menghadirkan Narasumber dari berbagai instansi lintas sektor, diantaranya Menko Bidang Hukum,HAM,Imigrasi dan Pemasyarakatan; Perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Deputi Bidang Polhuhankam Bappenas; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Kantor Wilayah serta Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia dihadiri secara langsung maupun Hybrid.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenimipas juga meluncurkan identitas kelembagaan baru sebagai simbol semangat transformasi. Identitas tersebut mencakup peresmian pakaian dinas, pengenalan mars Kemenimipas, dan deklarasi nilai-nilai PRIMA yang diperkuat dengan yel-yel kelembagaan. Kehadiran elemen-elemen baru ini bukan sekadar pembaruan visual, melainkan penegasan arah perubahan budaya kerja di seluruh lini organisasi.
Dalam Sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, menyampaikan penghargaan dalam Rakor atas capaian reformasi birokrasi Pemasyarakatan yang dinilai signifikan dan konsisten.
Sebanyak 163 satuan kerja (satker) Pemasyarakatan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Sementara itu, delapan satker lainnya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kemenimipas atas kinerja dan prestasi yang diraih, baik di tingkat nasional maupun internasional, sejak kementerian ini dibentuk,” ujar Agus.
Rakor bertema “Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA” ini menjadi ruang konsolidasi strategis jajaran manajemen Kemenimipas. Menteri Agus menegaskan nilai-nilai PRIMA—Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel—harus menjadi budaya kerja bersama.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan arahan. Ia menyatakan transformasi manajemen merupakan syarat mutlak keberhasilan kelembagaan baru.
“Transformasi bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan. Kita membutuhkan sistem manajemen yang efisien, tepat guna, dan mampu mendukung percepatan program unggulan seperti digitalisasi layanan publik,” ungkapnya seraya menekankan pentingnya optimalisasi anggaran, efisiensi sumber daya, dan penguatan kolaborasi antarunit kerja.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyoroti Pemasyarakatan sebagai salah satu sektor prioritas dalam penguatan kelembagaan lima tahun ke depan. Ia menyebutkan kebijakan diarahkan pada pembangunan Lembaga Pemasyarakatan modern berstandar keamanan tinggi, penguatan sistem rehabilitasi Narapidana, pemberdayaan Warga Binaan, dan penerapan konsep smart prison berbasis teknologi.
“Kita ingin menghadirkan Pemasyarakatan yang humanis, namun tetap memiliki standar keamanan maksimal,” tegas Silmy.
Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, dalam laporannya menyampaikan rakor ini diselenggarakan sebagai forum untuk menyelaraskan arah dan prioritas manajerial Kemenimipas.
“Nilai-nilai PRIMA tidak boleh berhenti di permukaan. Mereka harus masuk ke cara kita berpikir, merencanakan, dan bertindak dalam program manajemen,” ujarnya.
Melalui forum ini, Kemenimipas mempertegas komitmen terhadap reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berdampak nyata. Pemasyarakatan, sebagai salah satu pilar utama, terus diharapkan menjadi contoh penerapan tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.
