Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Politik · 2 Okt 2021 09:36 WIT ·

Pemda Malteng Pastikan Penyaluran BLT Berdasarkan Syarat dan Prosedur


 Pemda Malteng Pastikan Penyaluran BLT Sesuai Data dan Mekanisme Perbesar

Pemda Malteng Pastikan Penyaluran BLT Sesuai Data dan Mekanisme

Ambon, SALAWAKU – Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menegaskan pemerintah kabupaten Maluku Tengah sementara menunggu data jumlah warga penerima Bantuan Langsung Tunia (BLT) akibat dampak covid-19 yang dimasukan oleh kepala desa di tiap-tiap desa dan negeri yang tersebar di kabupaten Maluku Tengah untuk selanjutkan dicocokan dengan data yang ada, guna memastikan tidak terjadi timpang tindih dalam pemberi bantuan.

Langkah ini diambil kata Tuasikal, guna memastikan seluruh bantuan yang tersalurkan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran kepada orang yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut, menurut Tuasikal selaku bupati saat ini masih menunggu penetapan waktu pelaksanaan pembagian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

BLT Penanganan Covid-19 sebesar Rp.600.000 Ribu per KK

Penegasan ini disampaikan langusng bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menyikapi rencana pembagian BLT sebesar Rp.600.000 Ribu per KK yang penyalurannya dilakukan langsung oleh setiap desa dan negeri dibawah tanggung jawab kepala desa, menurutnya pemerintah kabupaten Maluku Tengah akan memastikan bahwa seluruh mekanisme dalam pentahapan pendataan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Dirinya berharap proses serta tahapan pelaksanaan pendataan dan pembagian BLT, khususnya di wilayah pemerintahan kabupaten Maluku Tengah dapat berjalan dengan baik, dan tepat sasaran dengan demikian dapat membantu masyarakat yang berdampak langsung dengan pandemi covid-19 saat ini, sehingga bisa digunakan untuk membeli kebutuhan mereka.

“Setiap BLT ini di negeri dan semua ada mekanismenya setelah mereka data warga miskin lalu datang kita cocokan semuanya selesai, kita serahkan ke negeri, jika sudah ada penetapanya kita segera salurkan bantuan sosial dan lainya, ini masalah regulasi masalah aturan yang berlaku kita tidak mungkin berjalan sesuai dengan kehendak kita.” Tuasikal Abua

Termasuk juga membatasi transportasi laut, kusus bagi penumpang termauk juga transportasi darat, dan hanya mengiiznkan angkutan barang yang dapat beroperas. (Referensi : RadioDMS)

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

GPK Maluku Siap Menangkan PPP di Pemilu 2024

4 November 2022 - 22:02 WIT

Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe

2 November 2022 - 12:42 WIT

Kendala Khusus, Wetar Utara Baru Diisi Satu Anggota Panwascam

27 Oktober 2022 - 18:11 WIT

Bawaslu Maluku Selesai Seleksi Panwascam, Total 352 Anggota Terpilih

27 Oktober 2022 - 17:48 WIT

Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa Lukas Enembe

5 Oktober 2022 - 17:40 WIT

Yusuf Wally: Pembongkaran Pasar Mardika Tidak Efektif

15 September 2022 - 19:14 WIT

Trending di Pemerintahan