Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Politik · 2 Okt 2021 09:36 WIT ·

Musda Golkar Malteng Berbuntut Panjang, Rudy Cs Akan di Laporkan Ke Mahkamah Partai


 Musda Golkar Malteng Berbuntut Panjang, Rudy Cs Akan di Laporkan Ke Mahkamah Partai Perbesar

Ambon, SALAWAKU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku diminta untuk membatalkan SK Penetapan Ketua DPD Golkar Kabupaten Maluku Tengah (Mateng).

Pasalnya, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Malteng yang berlangsung beberapa waktu lalu diduga terjadi pemalsuan dokumen surat keputusan (SK) sebagai keabsahan peserta pada Musda DPD Golkar Kabupaten Maluku Tengah.

“Kami minta DPD I untuk batalkan SK penetapan saudara Rudy Lailossa sebagai ketua, karena terjadi pemalsuan dokumen,” kata Ketua Golkar Kecamatan Salahutu Jamaldin Nahumarury kepada wartawan di Ambon, Jumat (4/9).

Akibat terjadi pemalsuan dokumen dan tidak objektif pimpinan sidang Dade Mahedar, lanjut Nahumarury, dirinya bersama beberapa Ketua Golkar Kecamatan yang melalui musyawarah merasa dirugikan.

“Kami sangat menyesalkan keputusan yang diambil oleh pimpinan sidang terkait penetapan Rudy Lailosa sebagai ketua, pasalnya putusan tersebut sangat merugikan kami selaku pemilik hak suara, untuk itu kita minta putusan tersebut dibatalkan dulu dan melihat persoalan ini secara poraktif,” kata Jamaldin.

Carateker Ketua Golkar Kecamatan Seram Utara Barat Alter Sopacua, menuding Hasan Alkatiri selaku Ketua tim pemenang Rudy Lailossa tidak paham persoalan subtansi laporan dirinya bersama teman-teman terkait hasil Musda ke Polda Maluku.

“Apa yang dikatakan Hasan Alkatiri di salah satu media bahwa laporan kita di Polda Maluku itu salah arah, dan kita palsukan data silon KPU, itu sebenarnya dia tidak paham, dia seharusnya memahami bahwa KPU telah menyiapkan situs resmi yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga apa yang dikatakan oleh saudara Hasan soal kita palsukan data dari Silon KPU itu sangat keliru, karena tidak bisa palsukan, yang harus dipertanyakan itu pernyataan Rudy bahwa dia mempunyai data Silon dari DPP,” tutur Alter

Untuk itu, dirinya bersama teman-teman Ketua Golkar Kecamatan menegaskan bahwa tidak akan menerima hasil Musda kemarin, dan akan mempersoalkan hal tersebut sampai kepada mahkamah partai Golkar.

“Kita akan persoalkan masalah ini di mahkamah partai dalam waktu dekat, karena dokumen sudah disiapkan, kita juga sudah menyiapkan bantuan hukum,” kata Alter.

Terkait dengan laporan di Mapolda Maluku, tambah sekretaris AMPG Maluku Tengah ini, mereka tetap akan memproses kasus tersebut, karena menurutnya ini merupakan hak pemilih suara yang telah dianulir oleh tim pemenang Rudy Lailossa.

“Untuk laporan di Polda kita tetap jalan, kita akan kawal sampai tuntas,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun saat dikonfirmasi perihal tudingan Alkatiri soa pemalsuan dokumen Silon KPU tidak berhasil.

Sebelumnya, beberapa pimpinan Kecamatan Golkar Kabupaten Maluku Tengah melaporkan Rudy Lailossa beserta Hasan Alkatiri di Mapolda Maluku Selasa (1/9) malam. Mereka dilaporkan terkait dugaan pemalsuan sejumlah dokumen surat keputusan (SK) sebagai keabsahan peserta pada Musda DPD Golkar Kabupaten Maluku Tengah. (RS)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

GPK Maluku Siap Menangkan PPP di Pemilu 2024

4 November 2022 - 22:02 WIT

Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe

2 November 2022 - 12:42 WIT

Kendala Khusus, Wetar Utara Baru Diisi Satu Anggota Panwascam

27 Oktober 2022 - 18:11 WIT

Bawaslu Maluku Selesai Seleksi Panwascam, Total 352 Anggota Terpilih

27 Oktober 2022 - 17:48 WIT

Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa Lukas Enembe

5 Oktober 2022 - 17:40 WIT

Yusuf Wally: Pembongkaran Pasar Mardika Tidak Efektif

15 September 2022 - 19:14 WIT

Trending di Pemerintahan