Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Politik · 10 Des 2021 17:53 WIT ·

Konflik Pelauw dan Akar Substansi Masalah


 Konflik Pelauw dan Akar Substansi Masalah Perbesar

“Tragedi 2012 ini menyisahkan duka teramat dalam bagi sejarah masyarakat Pelauw, meski demikian memunculkan kehidupan baru yakni tidak lagi terdapat Dualisme yang merupakan biang konflik. Tidak sulit untuk memahami bahwa tragedi tersebut merupakan Bom Waktu yang tidak terhindarkan dari Dualisme yang berlarut-larut”

Ambon, SALAWAKU – Aksi demonstrasi pengungsi Pelauw menjadi sorotan publik sehingga mesti mendapat perhatian yang jelas, terutama akar masalah konflik tersebut. Memahami hal ini menjadi teramat penting sehingga bisa menghempaskan semua alasan-alasan bias dan dibuat-buat untuk mendapat simpati publik demi pressure kepentingan. Sadar maupun tidak, persoalan ini sudah menjadi bias dan dipelintir demi memuaskan kepentingan sebagian kelompok.

Akar konflik 2012 adalah makar terencana oleh mereka yang mengaku sebagai kelompok Pelauw Orang Belakang (OB). Kelompok OB ini menyiratkan pada sekelompok anggota masyarakat yang mengklaim diri sebagai pemegang teguh adat dan tradisi turun temurun (Tataru). Sejak perubahan prosesi pindah tahun hijriah pada tahun 1987 ini, kelompok yang tidak setuju dengan Titah Raja ini mulai eksis dan makin hari makin berulah.

Bahwa sejak tahun tersebut, kehidupan Negeri Pelauw menjadi terwarnai dengan Dualisme adat, yakni kelompok yang mengikuti Titah Raja dan kelompok yang kontra dengan Titah Raja. Adanya dualisme ini sangat berpengaruh pada harmonisasi kehidupan beradat, sehingga terkadang muncul gesekan-gesekan fisik yang sulit terhindarkan. Dualisme menjadi akar masalah konflik yang kian hari kian eksis.

Puncaknya, pada tahun 2012, kelompok OB ini melakukan sebuah makar terencana dengan melakukan serangan pasukan perang (larisan) lengkap dengan pimpinan (maa haha lahat) beserta pasukannya. Semua dilakukan dengan persiapan matang, senjata tajam, pasukan pembakar rumah termasuk Rumah Adat (Pusaka) yang sangat sakral yang sudah berusia ratusan tahun dan berisi peninggalan-peninggalan berumur ratusan tahun.

Mereka melakukan penyerangan terhadap masyarakat Pelauw lainnya dengan tujuan mengusir semua kelompok masyarakat yang tidak sekubu (berseberangan) dengan mereka. Aksi radikal dan nekat ini bermaksud untuk menduduki negeri pelauw sehingga mereka membakar rumah-rumah warga yang mereka identifikasi bukan kubu mereka dan yang parahnya mereka membakar rumah pusaka-rumah pusaka yang tidak sekubu dengan mereka.

Kurang lebih sepertiga kampong dilahap api dan korban jiwa beberapa orang. Mereka begitu yakin dengan aksi mereka mendapatkan restu dari para leluhur. Sayangnya, aksi mereka berhasil dihambat oleh aksi sporadis dari masyarakat, sehingga pimpinan perang (maa haha lahat) gugur dan mereka dipukul mundur sampai tunggang langgang meninggalkan kampong halaman hingga kini.

Sebagian mereka menjadi tidak percaya dengan hasil akhir aksi makar mereka karena keyakinan restu leluhur tersebut, namun apa daya fakta di depan mata tak bisa diingkari.

Sebagian besar kelompok yang lari tunggang langgang ini awalnya diterima oleh masyarakat Negeri Rohomoni dan hidup berbaur dengan mereka namun beberapa gesekan juga kadang timbul, akhirnya mereka menempati areal perbukitan Kodamara pasca Gempa tahun 2019 kemarin. Kelompok ini belakangan merasa hidup dalam kesusahan lalu mulai ‘bernyanyi’ akan keinginan untuk kembali ke pangkuan negeri Pelauw tercinta.

Membakar Rumah Soa, Sokoguru tatanan adat yang berusia ratusan tahun, mereka ‘bernyanyi’ ingin kembali ke negeri awal mereka tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai kelompok yang berpengang teguh pada adat dan tataru. Belakangan, mereka ‘bernyanyi’ akan manisnya maningkamu (hubungan kerahiman), seakan mereka lupa aksi 2012 yang begitu sangar dan garang, melabrak semua tatanan adat dengan membakar Rumah Soa yang merupakan sokoguru adat dan tataru.

Mereka seakan ingin agar kejadian kelam dan sadis itu dilupakan sejarah dan mereka harus diterima seperti sedia kala, tanpa ada dosa dan konsekuensi sejarah yang harus mereka pikul. Mereka ingin perbuatan mereka dengan membakar Rumah Soa dilupakan, diputihkan. Rumah Soa, simbol dari maningkamu, simbol dari adat dan tataru, telah mereka bakar dan dosa sejarah tersebut mereka tolak untuk dipikul.

Aksi membakar peninggalan sejarah tersebut sesungguhnya adalah aksi kolonialisme yang hendak menghilangkan jejak-jejak peradaban. Sangat disesalkan, kelompok yang mengklaim diri sebagai pemegang teguh adat dan warisan leluhur, melakukan aksi membakar ‘leluhur’ sendiri.

Tragedi 2012 ini menyisahkan duka teramat dalam bagi sejarah masyarakat Pelauw, meski demikian memunculkan kehidupan baru yakni tidak lagi terdapat Dualisme yang merupakan biang konflik. Tidak sulit untuk memahami bahwa tragedi tersebut merupakan Bom Waktu yang tidak terhindarkan dari Dualisme yang berlarut-larut.

Kini masyarakat Pelauw sudah hidup harmonis tanpa gangguan momok dualisme lagi, layaknya tunas baru yang kian hari tumbuh subur tanpa gangguan parasit yang menggerogoti. Semoga damai sejahtera selalu abadi di negeri Pelauw nan indah.

Tulisan ini dibuat oleh

Kepala Pemuda Negeri Pelauw
Idham Tuasikal

Artikel ini telah dibaca 373 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

GPK Maluku Siap Menangkan PPP di Pemilu 2024

4 November 2022 - 22:02 WIT

Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe

2 November 2022 - 12:42 WIT

Kendala Khusus, Wetar Utara Baru Diisi Satu Anggota Panwascam

27 Oktober 2022 - 18:11 WIT

Bawaslu Maluku Selesai Seleksi Panwascam, Total 352 Anggota Terpilih

27 Oktober 2022 - 17:48 WIT

Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa Lukas Enembe

5 Oktober 2022 - 17:40 WIT

Yusuf Wally: Pembongkaran Pasar Mardika Tidak Efektif

15 September 2022 - 19:14 WIT

Trending di Pemerintahan