Kejagung Tetapkan Dirjen di Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng!

- Penulis Berita

Rabu, 20 April 2022 - 05:09 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.

Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta.Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan para tersangka itu. Burhanuddin menyebut perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara.

“Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).Adapun 3 tersangka dari pihak swasta adalah sebagai berikut:

  • MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia
  • SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG)
  • PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas

Saat konferensi pers, Burhanuddin tidak menyebutkan nama lengkap para tersangka.

Namun, dalam keterangan pers Kejagung mengungkapkan nama-nama tersangka yaitu Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Togare Sitanggang (PT) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.Menurut Burhanuddin, awalnya pada akhir 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar yang membuat pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO atau domestic market obligation dan DPO atau domestic price obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” ucap Burhanuddin.

Kejagung pun mengusut perkara itu yang kemudian menetapkan 4 tersangka tersebut. Para tersangka itu diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Burhanuddin mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum, sebagai berikut:

  1. Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor;
  2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat yaitu : a. Mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO);b.Tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO (20% dari total ekspor).

Berita Terkait

Begini Cara SSDM Polri Pulihkan Psikologi Anggota Operasi Damai Cartenz
Tahun ke-49, RAT KUD Pelita Makmur Negeri Seith Digelar
TNI Polri Donor Darah Sambut HUT ke-78 Persit Kartika Chandra
Kadiv Humas Buka Pelatihan Kompetensi Anggota Kehumasan
Sejumlah Tokoh Adat Maluku Dukung Jenderal Said Latuconsina Untuk Pimpin Maluku
Real Count KPU 73,37%: Anies 24,25%, Prabowo 58,77%, Ganjar 16,98%
Kajati Buka Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Keuangan 
Pemilihnya Naik Kelas, Sosok Widya Pratiwi Meritokrasi Iklim Demokrasi Maluku 
Berita ini 101 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:49 WIT

Begini Cara SSDM Polri Pulihkan Psikologi Anggota Operasi Damai Cartenz

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:00 WIT

Tahun ke-49, RAT KUD Pelita Makmur Negeri Seith Digelar

Kamis, 22 Februari 2024 - 17:38 WIT

TNI Polri Donor Darah Sambut HUT ke-78 Persit Kartika Chandra

Kamis, 22 Februari 2024 - 16:57 WIT

Kadiv Humas Buka Pelatihan Kompetensi Anggota Kehumasan

Rabu, 21 Februari 2024 - 23:54 WIT

Sejumlah Tokoh Adat Maluku Dukung Jenderal Said Latuconsina Untuk Pimpin Maluku

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:36 WIT

Kajati Buka Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Keuangan 

Rabu, 21 Februari 2024 - 16:36 WIT

Pemilihnya Naik Kelas, Sosok Widya Pratiwi Meritokrasi Iklim Demokrasi Maluku 

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:11 WIT

Polisi Tilang 7 Ranmor

Berita Terbaru

Politik

Tahun ke-49, RAT KUD Pelita Makmur Negeri Seith Digelar

Kamis, 22 Feb 2024 - 21:00 WIT

Politik

Kadiv Humas Buka Pelatihan Kompetensi Anggota Kehumasan

Kamis, 22 Feb 2024 - 16:57 WIT