Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Politik · 2 Okt 2021 09:36 WIT ·

Ini Tanggapan Menteri Susi Soal Penyataan Perang Gubernur Maluku


 Ini Tanggapan Menteri Susi Soal Penyataan Perang Gubernur Maluku Perbesar

Ini Tanggapan Menteri Susi Soal Penyataan Perang Gubernur Maluku – Rakyat Maluku dan Para Netizen kembali dihebohkan dengan pernyataan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur). Drs. Murad Ismail, yang menyatakan ‘perang’ terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Hal ini dikarenakan, kata Gubernur Murad, kebijakan moratorium yang dilakukan Menteri Susi dinilai telah merugikan Maluku yang memiliki kekayaan laut yang terus digerus, tapi Maluku tidak mendapatkan apa-apa.

Kata Gubernur, sejak diberlakukannya moratorium, Menteri Susi juga telah mengirim 1.600 kapal ke laut Aru namun didalamnya tidak ada satupun ABK- nya orang Maluku. Ditambah lagi, sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari laut Aru setiap bulannya, kemudian diekspor di luar Maluku.

Setiap bulan Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium, dimana uji mutunya ada di daerah.

” Ini supaya kalian tau semua. Kita ‘perang’ terhadap Ibu Susi,” ucapnya saat berikan sambutan dihadapan para pejabat Lingkup Pemprov Maluku, maupun sejumlah Kepala Bupati/Walikota pada acara pengambilan sumpah sekaligus pelantik Penjabat Sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9).

Menanggapi hal tersebut Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu melalui akun twitternya memberikan emotion wow !

Tidak hanya itu saja, Gubernur juga menyentil soal hak wilayah laut dimana kata dia 12 Mil lepas pantai merupakan kewenangan pusat. ” Katanya 12 Mil lepas pantai itu punya pusat, suru mereka bikin kantor di 12 Mil lepas pantai, ini daratan punya saya,” tuturnya dengan keras.

Olehnya itu kata mantan Dankor Brimob Polri itu, dirinya akan membuat Undang-Undang Sasi Laut. ” Supaya kita punya PAD. Padahal kita punya laut itu luar biasa,” tandasnya.

Selain itu, Gubernur Murad juga pada kesempatan mengungkapkan, ada salah seorang seniornya yang sempat menghubunginya via whatapps meminta agar dicabut moratorium HPH.

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

GPK Maluku Siap Menangkan PPP di Pemilu 2024

4 November 2022 - 22:02 WIT

Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe

2 November 2022 - 12:42 WIT

Kendala Khusus, Wetar Utara Baru Diisi Satu Anggota Panwascam

27 Oktober 2022 - 18:11 WIT

Bawaslu Maluku Selesai Seleksi Panwascam, Total 352 Anggota Terpilih

27 Oktober 2022 - 17:48 WIT

Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa Lukas Enembe

5 Oktober 2022 - 17:40 WIT

Yusuf Wally: Pembongkaran Pasar Mardika Tidak Efektif

15 September 2022 - 19:14 WIT

Trending di Pemerintahan