Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Politik · 2 Okt 2021 09:36 WIT ·

DPRD Minta Walikota Ambon Copot Kadis Pendidikan


 DPRD Minta Walikota Ambon Copot Kadis Pendidikan Perbesar

DPRD Minta Walikota Ambon Copot Kadis Pendidikan

DPRD Minta Walikota Ambon Copot Kadis Pendidikan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta agar Walikota Ambin Richard Louhenapessy segera melakukan pencopotan Fahmi Salatalohy dari jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.

“DPRD meminta Walikota untuk evaluasi dan mencopot kadis pendidikan Kota Ambon karena tidak dapat menyelesaikan persoalan pendidikan di Kota Ambon,” kata Wakil DPRD Kota Ambon Rustam Latupono kepada wartawan di Balai Rakyat Kota Ambon, Selasa (7/5).

Rustam mengatakan, Kepala dinas Pendidikan Kota Ambon diundang oleh Komisi II DPRD Kota Ambon untuk rapat koordinasi terkait dengan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di puluhan sekolah dilingkup pemerintah Kota Ambon.

Namun, lanjut Rustam, Fahmi Salatalohy selaku kepala dinas pendidikan Kota Ambon tidak menghargai hubungan kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon.

“Ini namanya tidak menghargai DPRD selaku mitra kerja dari pemerintah Kota Ambon. Setiap diundang untuk rapat koordinasi bersama Komisi II, selalu saja tak hadir padahal masih banyak masalah pendidikan yang harus diselesaikan,” katanya.

Menurutnya, kalau tidak hadir dalam undangan rapat koordinasi antar mitra, haruslah memberikan alasan kenapa tak hadir. Kalau berulang kali tidak hadir memenuhi undangan rapat koirdinasi, itu namanya pelecehan terhadap lembaga DPRD selaku mitra pemerintah.

“Jadi kita minta Walikota Ambon segera melakukan evaluasi terhadap Kadis Pendidikan kalau perlu copot dari jabatannya, karena Tak Mampu Jaga Hubungan Kemitraan antar lembaga pemerintah,” tandasnya.

Dia mengaku, sampai dengan saat ini masih banyak persoalan pendidikan di kota Ambon yang belum selesaikan. Misalnya di SMP Negeri 2 Ambon, masalah guru honorer daerah yang gajinya tak dibayar.

“Ha ini harus menjadi perhatian serius, namun hingga kini belum ada titik terang,” katanya. (Source : Terasmaluku)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

GPK Maluku Siap Menangkan PPP di Pemilu 2024

4 November 2022 - 22:02 WIT

Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe

2 November 2022 - 12:42 WIT

Kendala Khusus, Wetar Utara Baru Diisi Satu Anggota Panwascam

27 Oktober 2022 - 18:11 WIT

Bawaslu Maluku Selesai Seleksi Panwascam, Total 352 Anggota Terpilih

27 Oktober 2022 - 17:48 WIT

Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa Lukas Enembe

5 Oktober 2022 - 17:40 WIT

Yusuf Wally: Pembongkaran Pasar Mardika Tidak Efektif

15 September 2022 - 19:14 WIT

Trending di Pemerintahan