Menu

Mode Gelap
Tokoh Lintas Iman di Maluku Deklarasi Damai Umat Beragama Chatime, Gerai Minuman Kekinian Telah Dibuka di Kota Ambon Band Etnik Reggae Asal Ambon Tampil Di Korea Pemprov Maluku dapat 2.208 formasi PPPK tahun 2022, Lowongan Honorer Tualeka Resmi Dilantik Pimpin IDI Wilayah Maluku

Politik · 2 Nov 2022 12:42 WIT ·

Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe


 Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Kesehatan Lukas Enembe Perbesar

AMBON, SALAWAKU- Biaya pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagaimana disampaikan kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diketahui, pada 12 dan 30 Oktober 2022 Lukas Enembe diperiksa di rumah kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura oleh tim dokter spesialis dari RS Mount Elisabeth Singapura.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda mengatakan, sumber pembiayaan kesehatan Lukas Enembe dari APBD sah-sah saja, sepanjang sudah dianggarkan secara jelas dalam APBD. Jika tidak, hal itu justeru akan memicu munculnya persoalan baru.

“Jika benar bersumber dari APBD, kecuali itu sudah dianggarkan untuk pejabat, pejabat negara, pejabat daerah. Ada anggaran perjalanan dinas, termasuk di dalamnya apabila ada kesehatan terganggu. Yang penting ada di dalam dukungan anggaran. Kalau tidak ada dalam dukungan anggaran, itu masalah.” ujar Bonefasius di Arso.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Keerom ini, biaya pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara termasuk kepala daerah, biasanya dianggarkan dalam biaya rumah tangga atau biaya operasional kepala daerah. Dalam biaya operasional kepala daerah ada biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri.

“Kalau saya lebih setuju diambil dari Bansos. Emergensinya bisa dipakai untuk biaya pengobatan kepala daerah. Kalau mereka bilang ambil dari APBD, APBD yang mana dulu, itemnya apa?” kata Bonefasius.

Sedangkan biaya pemeliharaan kesehatan untuk anggota DPRD, sebagaimana berlaku di Kabupaten Keerom, di-cover dalam BPJS. Total APBD untuk BPJS di Kabupaten Keerom sebesar Rp5 miliar.

“Dalam 5 miliar itu, sudah termasuk BPJS untuk para anggota DPRD, dan juga untuk masyarakat umum penerima manfaat dapat menggunakan dana 5 miliar itu,” ujar Bonifasius.

Mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini juga memberikan komentar soal kasus hukum yang sedang dihadapi Gubernur Papua Lukas Enembe. Dirinya mengapresiasi sikap Lukas yang sudah membuka diri menerima kedatangan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun ia meminta Lukas Enembe dapat memberikan imbauan kepada kelompok massa pendukungnya yang masih menjaga rumah kediamannya untuk tidak menghalang-halangi Lukas diperiksa KPK.

“Bagi yang menjaga kediaman Bapak Lukas mohon mundur, dan Bapa Lukas harus menyampaikan bahwa biar sudah, saya harus serahkan diri ke KPK, kalian harus diam dulu, biarkan proses hukum harus jalan,” pinta Bonefasius.

Sebagai wakil rakyat dari Keerom, Bonefasius juga mengimbau masyarakat Kabupaten Keerom tidak ikut campur dalam persoalan hukum yang melilit Lukas Enembe. Masyarakat agar menghormati sikap Lukas yang sudah menyatakan siap menerima KPK.[*]

Artikel ini telah dibaca 99 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

GPK Maluku Siap Menangkan PPP di Pemilu 2024

4 November 2022 - 22:02 WIT

Kendala Khusus, Wetar Utara Baru Diisi Satu Anggota Panwascam

27 Oktober 2022 - 18:11 WIT

Bawaslu Maluku Selesai Seleksi Panwascam, Total 352 Anggota Terpilih

27 Oktober 2022 - 17:48 WIT

Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa Lukas Enembe

5 Oktober 2022 - 17:40 WIT

Yusuf Wally: Pembongkaran Pasar Mardika Tidak Efektif

15 September 2022 - 19:14 WIT

Pemakzulan Terhadap Ketum BPD HIPMI Maluku Cacat Prosedural

15 September 2022 - 13:17 WIT

Trending di Politik