BPJS Kesehatan Perkuat Sistem Anti-Kecurangan, 285,8 Juta Peserta JKN Jadi Perhatian

Jakarta, Salawaku – BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus melindungi hak peserta JKN di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ghufron mengatakan, pengendalian kecurangan tidak bisa hanya berorientasi pada pencegahan kerugian keuangan. Sebab, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu layanan, hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

“Pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai langkah penguatan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembenahan tata kelola, hingga memperluas kerja sama lintas sektor.

BPJS Kesehatan juga membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh tingkatan organisasi, baik pusat, wilayah maupun cabang. Selain itu, diterapkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan.

Penguatan lainnya dilakukan melalui peningkatan sistem monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ghufron mengungkapkan, tantangan pengawasan semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah peserta JKN. Hingga 1 November 2026, program tersebut telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Cakupan yang semakin luas itu menuntut pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan dilakukan dengan sistem pengawasan yang semakin kuat.

BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien, sekaligus memastikan penggunaan biaya kesehatan berjalan lebih efisien.

Di sisi lain, penguatan regulasi dinilai penting untuk memperjelas kewenangan dan meningkatkan efektivitas penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

Sebagai langkah memperluas gerakan bersama, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pengendalian kecurangan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil harus mengambil peran dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan,” tegas Vetty.

Ia menambahkan, setiap pihak yang terbukti melakukan kecurangan harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, penguatan ekosistem anti-kecurangan harus menjadi perhatian bersama, terutama di tengah keterbukaan informasi dan perkembangan media sosial.

“Upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” katanya.

Cak Imin juga mendorong peningkatan landasan regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri. Menurutnya, diperlukan pengaturan yang lebih kuat untuk mendukung keberlanjutan program JKN.

Ia mengajak seluruh pihak menutup celah tata kelola yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan, memperbarui pedoman penanganan, memberikan perlindungan kepada pelapor, serta menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Dalam rangkaian INAHAFF Conference 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim pencegahan, dan pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan komitmen dalam membangun budaya anti-kecurangan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam beberapa kategori, yakni:

Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik:

– Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.

– Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

– Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Tim Pencegahan Kecurangan JKN kabupaten/Kota Terbaik:

– Terbaik I: Kabupaten Purbalingga.

– Terbaik II: Kota Medan.

– Terbaik III: Kabupaten Banyumas.

Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik:

– Terbaik I: Provinsi Bali.

– Terbaik II: Provinsi Riau.

– Terbaik III: Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik:

– Terbaik I: Kabupaten Kotawaringin Barat.

– Terbaik II: Kabupaten Karawang.

– Terbaik III: Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

– Terbaik I: Provinsi Bali.

– Terbaik II: Provinsi Nusa Tenggara Timur.

– Terbaik III: Provinsi Nusa Tenggara Barat

Melalui forum tersebut, penguatan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempersempit ruang terjadinya kecurangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program JKN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *