Pengacara DT Soroti Pengembalian Rp1,24 Miliar, Handoyo Diminta Tak Luput dari Jerat Hukum

Ambon, Salawaku– Penetapan Denny Tengenz (DT) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan peningkatan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun anggaran 2025 memunculkan sorotan terhadap penanganan perkara tersebut. Tim kuasa hukum DT mendesak Kejaksaan turut mengusut dan memproses Handoyo yang disebut telah mengembalikan uang sebesar Rp1,24 miliar kepada penyidik.

Kuasa hukum menilai pengembalian uang tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan Handoyo dalam dugaan penyimpangan proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,48 miliar.

Desakan itu disampaikan setelah DT, yang berperan sebagai penyedia dalam proyek tersebut, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ambon, Rabu (18/11/2026).

Pengacara DT, Yunan Takandengan, membenarkan penahanan kliennya. Namun, ia meminta penyidik Kejaksaan tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Iya, benar klien saya DT sudah langsung ditahan hari ini. Namun, harapan kami, tersangka tidak hanya cukup pada klien kami. Ada pihak lain, yaitu Handoyo. Kami tegas meminta jaksa menetapkan Handoyo sebagai tersangka,” tegas Takandengan.

Menurutnya, fakta pengembalian uang Rp1,24 miliar oleh Handoyo harus menjadi perhatian serius penyidik. Ia berharap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut diperiksa secara objektif dan mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari MBD, Wido Hombing, membenarkan penetapan DT sebagai tersangka tambahan. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengembangkan proses penyidikan perkara korupsi proyek jalan lapen.

“Iya, benar. Ada satu tersangka tambahan yang hari ini ditetapkan dan selanjutnya ditahan di Rutan Ambon. Tersangka berinisial DT,” ungkap Hombing kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (18/11/2026).

Dengan penetapan DT, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menahan tiga pejabat yang diduga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

Ketiganya masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan.

Ketiga tersangka tersebut diumumkan pada Kamis (12/11/2026), setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta barang bukti yang telah disita.

Dalam konstruksi perkara, penyidik menemukan dugaan pengabaian terhadap kewajiban pengendalian kontrak dan pengawasan pekerjaan. Para tersangka diduga tidak menjalankan fungsi masing-masing sebagaimana mestinya, meskipun proyek menggunakan anggaran negara.

ID, misalnya, diduga tidak meminta laporan dari pengawas, tidak berkomunikasi dengan penyedia, serta tidak pernah turun langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan.

ID juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka, meskipun waktu pelaksanaan proyek masih tersedia dan perubahan kontrak melalui adendum dimungkinkan.

Sementara OL dan DRL diduga tidak menjalankan pengawasan lapangan maupun berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan. Keduanya bahkan disebut telah mengetahui tidak adanya perkembangan pekerjaan, tetapi tidak mengambil langkah penanganan ataupun melaporkan kondisi tersebut kepada PPK.

Akibat lemahnya pengawasan tersebut, pembayaran uang muka tetap dilakukan meskipun tidak diimbangi dengan prestasi pekerjaan yang memadai.

Nilai uang muka yang menjadi bagian dari perkara ini masing-masing sebesar Rp1.419.031.122 untuk pekerjaan yang melibatkan Onisimus dan Rp1.202.815.500 untuk pekerjaan yang melibatkan Daniel.

“Penyidik menilai perbuatan para tersangka bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, standar pengadaan jasa konstruksi, serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,” jelas Hombing didampingi Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer J. Orno.

Berdasarkan hasil penyidikan, rangkaian dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Subsider, para tersangka dijerat Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Hombing menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan. Hingga penetapan tiga tersangka sebelumnya, penyidik telah memeriksa 27 saksi dan meminta keterangan sejumlah ahli.

Penyidik juga masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya guna mendalami perkara tersebut. Tidak tertutup kemungkinan penyidikan kembali berkembang untuk mengungkap pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab.

Dengan demikian, desakan kuasa hukum DT agar Handoyo turut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan kasus korupsi proyek jalan lapen di MBD tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *